Home Berita Sarasehan DMPM di Pondok Patekang Hijau Daun: Menjaga Mangrove, Mengamankan Generasi Mendatang.

Sarasehan DMPM di Pondok Patekang Hijau Daun: Menjaga Mangrove, Mengamankan Generasi Mendatang.

13
0

Gresik,peloporkrimsus.com – Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove, menggelar kegiatan sarasehan Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM). Kegiatan ini dilaksanakan di Pondok Patekang Hijau Daun, Desa Daun, Kecamatan Sangkapura, Bawean, Kabupaten Gresik, yang dihadiri oleh Camat Sangkapura, Ahmat Taufiq, Sekdes Daun, Syahidan, Ketua Pokmaswas Hijau Daun, Subhan beserta anggota, Ani mewakili Dinas Lingkungan Hidup Gresik, Ferdinan Sabastian mewakili Kepala BKSDA Jawa Timur, Abdul Rasyid mewakili Kepala UPT Destinasi Wisata Terpadu Bawean, Aipda Wijiono Babinkamtibmas Polsek Sangkapura, Kopka Hariyanto Babinsa Koramil Sangkapura, Timja DMPM kelompok Hijau Daun, dan kelompok masyarakat peduli mangrove, serta staf Direktorat PPEPD KLH/BPLH.

Dalam kegiatan tersebut, Staf Direktorat Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Perairan Darat (PPEPD) di Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) pusat, Faldy Devalen Fehabtoro menyampaikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2025 mengatur tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove. Peraturan ini ditetapkan dan diundangkan pada 5 Juni 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto dan berlaku sejak tanggal tersebut.

“Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove bertujuan untuk menciptakan tata kelola ekosistem mangrove yang terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan di dalam maupun di luar kawasan hutan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Faldy mengatakan secara rinci, PP No. 27 Tahun 2025 bertujuan untuk: Menyediakan dasar hukum yang kokoh. Mengatur secara spesifik perlindungan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, hingga pengawasan ekosistem mangrove secara nasional; Menata zonasi dan pemetaan nasional. Mewajibkan inventarisasi data melalui Peta Mangrove Nasional (PMN) serta penetapan fungsi kawasan (lindung dan budidaya) dengan kriteria yang jelas; Mengendalikan kerusakan dan mewajibkan pemulihan. Mengharuskan pelaku usaha mencegah dampak negatif serta memulihkan ekosistem mangrove yang terdampak oleh aktivitas bisnis; Mengoptimalkan mitigasi perubahan iklim. Memperkuat peran mangrove sebagai pelindung alami garis pantai dan penyerap karbon nasional; Mendorong partisipasi masyarakat. Memberikan ruang keterlibatan aktif serta skema insentif bagi masyarakat yang ikut melestarikan mangrove, seperti melalui program Desa Mandiri Peduli Mangrove.

“Melalui kegiatan sarasehan ini, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang melibatkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, pemerintah desa, pegiat lingkungan, pengelola ekowisata, dan masyarakat pesisir untuk mendorong Desa Daun sebagai percontohan sekaligus memperkuat pusat edukasi lingkungan Hijau Daun Eco Education Center,” tegasnya.

Sementara itu, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Gresik, Ani, menyampaikan materi mengenai kebijakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove di Kabupaten Gresik. Materi ini menekankan pentingnya upaya perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan ekosistem mangrove secara berkelanjutan sebagai bagian dari pengendalian kerusakan lingkungan serta upaya menjaga keseimbangan ekosistem pesisir.

“Ekosistem mangrove memiliki fungsi ekologis yang penting, antara lain melindungi kawasan pesisir dari abrasi, menjadi habitat berbagai jenis biota, serta mendukung keberlangsungan sumber daya alam. Oleh karena itu, perlindungan dan pengelolaannya memerlukan dukungan kebijakan yang tepat, koordinasi lintas sektor, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian kawasan mangrove,” katanya.

Ia menambahkan, melalui Program Desa Mandiri Peduli Mangrove ini, Desa Daun kita dorong menjadi desa percontohan yang mampu menjaga, merawat, sekaligus memanfaatkan mangrove secara bijak tanpa merusaknya. Masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penonton, tetapi tampil sebagai pelaku utama dalam menjaga kawasan pesisirnya sendiri.

Melalui Program DMPM, KLH/BPLH terus mendorong masyarakat pesisir menjadi penjaga utama ekosistem mangrove. Sebab, masa depan mangrove tidak hanya ditentukan oleh luas kawasan yang dilindungi, tetapi juga oleh kepedulian manusia yang hidup berdampingan dengannya. Dengan kolaborasi multipihak, mangrove diharapkan tetap menjadi benteng kehidupan pesisir, sumber kesejahteraan, serta warisan alam yang dapat dinikmati oleh generasi mendatang.
(FR)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here