Home Berita SKANDAL RENOVASI ALUN-ALUN KOTA SERANG Rp48,2 MILIAR! UPAH PEKERJA TERTUNGGAK, PEMENANG TENDER...

SKANDAL RENOVASI ALUN-ALUN KOTA SERANG Rp48,2 MILIAR! UPAH PEKERJA TERTUNGGAK, PEMENANG TENDER DISOROT, KPK-BPK DIDESAK TURUN TANGAN!

19
0

SERANG,Peloporkrimsus.com –“Skandal proyek renovasi Taman Alun-Alun Kota Serang dengan nilai anggaran fantastis mencapai Rp48.277.815.000 kini berada di bawah sorotan tajam.

Proyek yang menggunakan uang rakyat tersebut memunculkan sejumlah persoalan serius, mulai dari dugaan keterlambatan pembayaran upah pekerja, dominasi tenaga kerja harian lepas, hingga pertanyaan mengenai sistem pengawasan dan tanggung jawab perusahaan pelaksana.

Temuan dan konfirmasi media di lokasi pekerjaan Alun-alun kota serang pada Jumat (20/11/2026) membuka sejumlah fakta yang patut mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah maupun aparat pengawasan.

Ironisnya, proyek bernilai puluhan miliar rupiah itu justru diwarnai pengakuan adanya tunggakan upah pekerja yang disebut telah mencapai 10 hingga 21 hari kerja.

Dalam konfirmasi lapangan yang melibatkan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kota Serang, R. Fabian Rahmawan, serta perwakilan PT AJK, Reza, muncul sejumlah keterangan yang memerlukan penelusuran lebih mendalam.

Persoalan pembayaran upah menjadi salah satu titik paling krusial. Perwakilan PT AJK, Reza, saat dikonfirmasi mengenai keterlambatan pembayaran upah pekerja, menyebut persoalan tersebut berkaitan dengan mandor berinisial Iyan.

Pernyataan ini justru memunculkan pertanyaan mendasar: siapa yang sesungguhnya bertanggung jawab memastikan hak-hak pekerja terpenuhi dalam proyek yang dibiayai APBD tersebut?

Secara prinsip hubungan kerja dan pelaksanaan kontrak, perusahaan pelaksana tidak dapat begitu saja mengabaikan tanggung jawabnya terhadap pemenuhan kewajiban ketenagakerjaan melalui pihak perantara.

Publik berhak mengetahui bagaimana mekanisme perekrutan tenaga kerja, sistem pembayaran, serta pengawasan terhadap mandor yang mengelola pekerja di lapangan.

Fakta lain yang tak kalah mengejutkan muncul ketika Reza menerangkan bahwa PT AJK memiliki delapan orang karyawan berstatus staf kantor. Sementara itu, tenaga kerja lapangan disebut direkrut secara lepas melalui mandor.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai struktur organisasi pelaksana proyek, kualifikasi tenaga kerja, sistem pengendalian pekerjaan, hingga tanggung jawab keselamatan dan kesehatan kerja.

Lebih jauh, REZA Dari PT AJK juga disebut merangkap sebagai konsultan pengawas.
Jika benar terdapat perangkapan fungsi tersebut dalam satu pekerjaan, aspek independensi pengawasan patut diperiksa secara serius.

Sebab, fungsi pelaksanaan dan pengawasan semestinya memiliki mekanisme pengendalian yang jelas agar mutu pekerjaan dan penggunaan anggaran tetap terjaga. Keterangan pekerja bernama Udin semakin memperjelas persoalan kesejahteraan tenaga kerja di lokasi proyek.

Menurut penuturannya, upah tukang ditetapkan sebesar Rp150.000 per hari, sedangkan kernet memperoleh Rp120.000 per hari. Untuk pekerjaan lembur, pekerja disebut menerima tambahan Rp20.000 per jam.

Pembayaran dilakukan secara tunai setiap dua minggu sekali. Namun, pekerja mengaku tidak menerima slip gaji dan mempertanyakan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja.

Persoalan semakin serius ketika sejumlah pekerja menyebut pembayaran upah mereka tertunggak antara 10 hingga 21 hari kerja.

Situasi ini bukan sekadar persoalan administrasi perusahaan. Hak pekerja merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dan tidak boleh dikorbankan hanya karena lemahnya koordinasi antara perusahaan, mandor, maupun pihak terkait lainnya.

Ketua DPD Gabungan Wartawan Indonesia (GWI), Iswandi, menegaskan bahwa proyek yang menggunakan anggaran puluhan miliar rupiah harus dikelola secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. “Ini adalah uang negara, uang rakyat.

Sangat tidak wajar jika perusahaan pelaksana hanya mengandalkan staf kantor, sementara pelaksanaan pekerjaan lapangan diserahkan sepenuhnya kepada mandor tanpa kejelasan sistem pengawasan dan perlindungan tenaga kerja,” tegas Iswandi.

Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian fisik proyek, tetapi juga harus memastikan seluruh kewajiban kontraktual, ketenagakerjaan, mutu konstruksi, dan keselamatan pekerja benar-benar dipenuhi.

Atas sejumlah temuan dan keterangan tersebut, DPD GWI mendesak pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Banten, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kejaksaan Agung, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan perhatian dan melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan masing-masing.

Audit dan pemeriksaan menyeluruh dinilai penting untuk memastikan kesesuaian realisasi pekerjaan dengan kontrak, penggunaan anggaran, pembayaran kepada pihak terkait, kualitas konstruksi, serta pemenuhan kewajiban terhadap para pekerja.

“Kami tidak sedang berburu dosa atau menuduh secara prematur. Kami menuntut pemeriksaan menyeluruh. Jika hasilnya bersih, itu akan membuktikan profesionalisme mereka. Namun, jika ditemukan indikasi penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, atau kerugian negara, aparat penegak hukum harus menindak tegas tanpa pandang bulu,” pungkas Iswandi

Sementara itu, Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kota Serang, R. Fabian Rahmawan, menyatakan akan melakukan evaluasi lebih mendalam terhadap persoalan yang menjadi sorotan.

Di sisi lain, perwakilan PT AJK menyampaikan komitmen untuk segera menyelesaikan tunggakan upah para pekerja. Pernyataan tersebut tentu harus dibuktikan melalui realisasi pembayaran, bukan sekadar janji di tengah sorotan publik.

Kini, masyarakat menunggu langkah konkret pemerintah daerah dan perusahaan pelaksana. Rp48,2 miliar bukan angka kecil. Setiap rupiah APBD wajib dipertanggungjawabkan.

“Jangan sampai pembangunan ruang publik yang seharusnya menjadi kebanggaan masyarakat justru menyisakan persoalan hak pekerja, lemahnya pengawasan, dan tanda tanya terhadap transparansi pengelolaan proyek.

(Tim Investigasi :
Redaksi )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here