Bima, Peloporkrimsus.com – Pemadaman listrik terjadi di sebagian wilayah kota dan kabupaten bima, akibat gangguan pasokan listrik. Kondisi tersebut masih akan mengancam warga kota dan kabupaten bima saat musim hujan tiba. Bagaimana reaksi Lembaga Pemantau Pengawasan Korupsi Nusa Tanggara Barat (LSM LPPK-NTB) atas buruknya pelayanan PT PLN (Persero) cabang bima ini?
Direktur eksekutif LPPK-NTB Akbar S.Ikom merasa kecewa dengan pelayanan PLN yang tak sebanding dengan kenaikan tarif untuk pelanggan golongan 1.300 Volt Ampere (Va) dan 2.200 Va.
“Ini memang tidak nyambung dengan kenaikan tarif listrik, Seharusnya kan kenaikan tarif sejalan dengan pelayanan,” tegasnya saat dihubungi Wartawan Media Pelopor Hukum & Krimsus, Selasa (11/12/2018).
Buruknya pelayanan tersebut, kata Akbar menunjukkan bahwa infrastruktur listrik yang dimiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini perlu ditingkatkan sehingga kinerja pelayanan sambungan listrik ke seluruh masyarakat kota dan kabupaten bima dapat berjalan lancar tanpa gangguan.
“Ini menandakan infrastruktur PLN sudah tidak handal lagi. Efeknya menurunkan kinerja PLN,” ucap Akbar pemilik akun akbar Invalid.
Untuk itu, Akbar menuntut PLN agar memberikan kompensasi dan ganti rugi apabila terjadi pemadaman listrik melebihi ketentuan lantaran pelanggan sudah membayar mahal atas sambungan listrik.
“Kompensasi dan ganti rugi wajib diberikan jika terjadi pemadaman yang melebihi jam yang ditentukan,” cetusnya.
Lanjut Akbar, Jika PLN cabang bima tidak menggantikan kerugian warga melalui kompesansai, maka warga kota dan kabupaten bima, siap aksi jilid ke tiga guna menuntut PLN Cabang bima dan Walikota bima.
“Lucunya, PLN Cabang bima tidak memiliki dapur sendiri untuk menampung aspirasi warga kota bima, dengan alasan, bahwa itu buka tanggung jawab PLN, kami hanya melaksanakan tugas di wilayah tehknis peningkatan tenaga listrik, tutur pegawai PLN Cabang bima yang dikutip Akbar” tutupnya, (MUCH).
