Bima, Peloporkrimsus.com – Direktur LSM Bima Coruption Watch (BCW) dan Ketua Serikat Tani Nasional (STN) Bima kembali melaporkan dugaan penyalahgunaan/Penyelewengan Anggran Dana Desa (ADD) tahun 2018.yakni Desa Kalodu, Kecematan Langgudu, Kabupaten Bima.
Laporan ini ditujukan langsung ke Kejaksaan Negeri Raba Bima (Kejari Bima) diterima langsung Kasubag Umum St,Hajar Selasa (22/01/19).
Direktur BCW Usrah,SH mengatakan laporan ini dibuat secara resmi oleh kami atas nama pemuda Peduli Pembangunan Bima,kami menduga praktek penyalahgunaan anggaran desa ini mesti harus diatensi khusus penegak Hukum yakni kejaksaan,sebagaimana temuan kami diduga kuat merugikan uang negara dengan program antara lain.
Pemberian dana untuk tunjangan pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ta.2018 dengan pagu Rp.35.400.000.kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ta.2018 dengan pagu anggaran Rp. 90.000.00,Sedangkan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) tidak memiliki SK dari Bupati Bima/jabatan BPD kosong.
Pengalokasian Anggaran Pada kegiatan penyediaan pakaian dinas dan atributnya bagi perangkat Desa Ta.2018 dengan pagu Rp.12.000.000,
Tak hanya itu pekerjaan tersebut diduga kuat tidak Pembagunan Saluran pembuangan air limbah dengan menelan anggran senilai 75.000.000 juta,tapi tidak dikerjakan dengan tanpa adanya fisik.
selain itu lanjut Aktivis Anti Korupsi disapa Andre sejumlah program lainya seperti pengadaan alat usaha pertanian senilai 35.000.000 juta dan masih banyak hasil temuan kami bebernya.
“yang jelas ada semua dalam bentuk Laporan yang kami rangkum sehingga proses peyidikan bisa diatesni khusus Kejari Bima,”ujarnya.
Dirinya berharap,setiap laporan aduan yang kami sampaikan semoga dapat dijadikan rujukan oleh Kejaksaan Raba Bima sehingga bisa dilakukan perkara setiap yang melanggar hukum jelasnya.
Hingga berita ini diturunkan Kades Kalodu masih diupayakan konfirmasi lebih lanjut. (Rif)
