Gresik,peloporkrimsus.com – Aliansi Mahasiswa-Pemuda Bawean (AMPB) mengambil langkah lanjutan untuk memperjuangkan persoalan masyarakat Pulau Bawean dengan mengajukan permohonan audiensi kepada Gubernur Jawa Timur. Jika surat tersebut tidak mendapat respons hingga batas waktu yang ditentukan, AMPB menyatakan siap menggelar aksi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Surat permohonan audiensi tersebut dikirim AMPB kepada Gubernur Jawa Timur pada 2 Oktober 2026 dan telah diterima oleh sekretariat Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam surat bernomor 21/AMPB/X/2026, AMPB mengajukan audiensi untuk membahas persoalan transportasi laut dan layanan kesehatan di Pulau Bawean.
Dalam surat tersebut, AMPB mengusulkan audiensi dilaksanakan pada Senin, 5 Oktober 2026 pukul 13.00 WIB di Kantor Gubernur Jawa Timur. Permohonan itu diajukan setelah AMPB sebelumnya bertemu dengan Bupati Gresik dalam aksi dan audiensi di Gedung DPRD Kabupaten Gresik pada 30 September 2026.
Langkah tersebut menjadi tindak lanjut AMPB setelah menilai respons Pemerintah Kabupaten Gresik terhadap persoalan Bawean belum memberikan kepastian yang diharapkan.
Dalam aksi 30 September lalu, AMPB bersama Aliansi BEM dan Cipayung Gresik memang menyoroti persoalan transportasi laut dan pelayanan kesehatan di Bawean. Aksi tersebut juga dihadiri langsung Bupati Gresik, Ketua DPRD Gresik, dan Wakil Ketua DPRD Gresik.
Ketua Umum AMPB, Saiq Khayran, mengatakan pengiriman surat kepada Gubernur Jawa Timur merupakan bentuk keseriusan mahasiswa dan pemuda Bawean dalam mengawal hak-hak masyarakat kepulauan.
“Ini menunjukkan bahwa kami benar-benar serius memperjuangkan hak-hak masyarakat Bawean. Persoalan yang kami bawa bukan persoalan baru dan bukan pula kepentingan kelompok tertentu. Ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, jangan menganggap persoalan ini sepele,” ujar Saiq.
Menurut Saiq, AMPB tidak ingin persoalan Bawean berhenti pada forum audiensi di tingkat kabupaten. Setelah pertemuan dengan Bupati Gresik, pihaknya merasa masih belum mendapatkan kepastian kebijakan yang lebih konkret, sehingga perlu membawa persoalan tersebut ke ranah provinsi.
“Kami sudah menyampaikan persoalan ini kepada pemerintah daerah. Tetapi kami tidak ingin berhenti hanya karena sudah bertemu dan berdialog dengan bupati. Kami ingin memastikan ada tindak lanjut yang konkret. Karena itu, kami memilih menyampaikan langsung persoalan ini kepada Gubernur Jawa Timur,” katanya.
Tak Direspons, AMPB Siapkan Aksi.
Saiq menegaskan, AMPB masih membuka ruang dialog dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun, apabila permohonan audiensi tersebut tidak mendapatkan respons hingga batas waktu yang mereka tentukan, AMPB menyatakan akan mengambil langkah berikutnya.
“Jika sampai Senin sore surat permohonan kami tidak diterima atau tidak mendapatkan respons yang jelas, kami akan melayangkan surat pemberitahuan kepada Kapolda Jawa Timur untuk mempersiapkan aksi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,” tegas Saiq.
Menurutnya, rencana aksi tersebut merupakan bentuk lanjutan dari perjuangan AMPB dalam menyampaikan aspirasi masyarakat Bawean. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut bukan tujuan pertama, tetapi menjadi pilihan apabila jalur komunikasi dan audiensi tidak mendapatkan respons.
“Kami masih mengedepankan dialog. Kami ingin Gubernur memberikan ruang kepada kami untuk menyampaikan langsung kondisi masyarakat Bawean. Tetapi jika pintu dialog tidak dibuka, tentu kami akan menggunakan ruang konstitusional lain untuk menyampaikan aspirasi,” ujarnya.
Ia berharap gubernur Jawa Timur segera memberikan respon terhadap surat permohonan yang diajukan, mengingat aksinya merupakan kebutuhan mendesak dari masyarakat pulau Bawean.
“Kami berharap Gubernur Jawa Timur segera merespons dan menanggapi surat yang kami ajukan. Kami datang bukan untuk mencari panggung, tetapi membawa persoalan masyarakat Bawean yang membutuhkan kebijakan dan penyelesaian,” kata Saiq.
Ia berharap Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak hanya melihat persoalan Bawean sebagai persoalan lokal Kabupaten Gresik. Menurutnya, masyarakat Bawean merupakan bagian dari Jawa Timur yang juga memiliki hak memperoleh akses pelayanan publik dan konektivitas yang layak.
“Kami ingin pemerintah melihat Bawean sebagai bagian dari Jawa Timur yang harus mendapatkan perhatian. Jangan karena kami berada di pulau, kemudian persoalan yang kami hadapi dianggap jauh dan tidak mendesak. Transportasi dan kesehatan menyangkut kehidupan masyarakat setiap hari,” tegasnya.
Hingga berita ini diunggah, AMPB menunggu respons Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas surat yang telah mereka sampaikan.
(FR)
