SERANG,Peloporkrimsus.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah untuk memenuhi kebutuhan gizi anak justru menuai keluhan dari sejumlah orang tua murid PAUD Al Hidayah Cipanas, Desa Mancak, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Banten.
Pemicunya bukan persoalan sepele. Menu MBG yang dibagikan kepada anak-anak usia dini berupa singkong yang disebut sebagai singkong ala Thailand, menggantikan nasi. Sejumlah orang tua mengaku kecewa karena anak-anak mereka dilaporkan menangis dan menolak menyantap makanan tersebut.
Keluhan ini pun memunculkan pertanyaan serius: apakah menu yang disajikan benar-benar telah mempertimbangkan kebutuhan gizi, karakteristik, dan kemampuan makan anak usia PAUD?
Tak hanya persoalan menu, pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) XY71TNEO di bawah naungan Yayasan Nalanda Artaha Ananda, Mancak, juga menjadi sorotan setelah tim media menemukan sejumlah kondisi yang perlu mendapat perhatian dan pemeriksaan dari instansi berwenang.
ANAK MENANGIS, ORANG TUA PERTANYAKAN KUALITAS MENU MBG
Pada awal November 2026, sejumlah orang tua murid PAUD Al Hidayah Cipanas menyampaikan keluhan kepada awak media mengenai menu MBG yang diterima anak-anak mereka.
Menurut keterangan para orang tua, anak-anak berusia sekitar 3–5 tahun menolak makanan berbahan singkong yang dibagikan. Sebagian anak bahkan dilaporkan menangis karena tidak bersedia memakannya.
Salah seorang ibu yang ditemui awak media mengungkapkan kekecewaannya.
“Kita sangat menyayangkan isi MBG yang tak ada rasa dan isinya tak sesuai. Anak kita juga pada tidak mau makan singkong yang dibawa pihak MBG,” ujarnya.
Keluhan tersebut menjadi perhatian karena program MBG bukan sekadar persoalan makanan sampai ke sekolah, melainkan bagaimana makanan tersebut benar-benar dapat dikonsumsi dan memberikan manfaat gizi bagi penerimanya.
Orang tua pun berharap menu yang diberikan kepada anak usia dini tidak hanya memenuhi perhitungan gizi di atas kertas, tetapi juga memperhatikan rasa, tekstur, variasi, serta kesesuaian dengan usia penerima.
TIM MEDIA TURUN LANGSUNG, KEPALA SPPG BELUM BERADA DI LOKASI
Menindaklanjuti pengaduan tersebut, Iswandi dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) bersama sejumlah awak media melakukan kontrol dan konfirmasi langsung ke SPPG XY71TNEO Yayasan Nalanda Artaha Ananda di Mancak pada 10 November 2026.
Saat tim tiba sekitar pukul 12.10 WIB, Kepala SPPG disebut belum berada di lokasi. Tim kemudian bertemu dengan Mita Fitriani yang diperkenalkan sebagai akuntan MBG.
Ketika dikonfirmasi mengenai penggantian nasi dengan singkong, Mita membenarkan bahwa menu yang disajikan merupakan singkong ala Thailand.
Mita juga menyampaikan bahwa dari 23 sekolah penerima distribusi, sekitar 15–17 sekolah disebut menyukai menu tersebut.
Namun, ketika ditanya mengenai mekanisme penyusunan menu dan apakah menu tersebut mengikuti arahan serta standar yang ditetapkan SPPG, Mita menyampaikan bahwa menu tersebut merupakan ide dari pihaknya.
“Di sini menu saya yang buat, itu adalah ide-ide kami, Pak,” demikian pernyataan Mita saat dikonfirmasi tim media.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keterlibatan tenaga ahli gizi dalam proses penyusunan menu, terutama untuk kelompok penerima manfaat anak usia dini.
Tim media juga mencatat pernyataan Mita ketika menanggapi kemungkinan pemberitaan hasil konfirmasi.
“Jika menurut Bapak tidak sesuai, silakan diberitakan. Saya juga tidak takut diberitakan. Wartawan juga banyak saya kenal. Bapak cuma ada tiga media, saya 17 media. Terkait rekaman konfirmasi, kita juga sama merekam, jadi silakan saja,” ujarnya.
Pernyataan tersebut merupakan keterangan narasumber berdasarkan hasil konfirmasi di lapangan.
DATA SUPPLIER DIPERTANYAKAN, BUKTI ADMINISTRASI BELUM DIPERLIHATKAN
Persoalan lain muncul ketika tim media menanyakan jumlah pemasok atau supplier yang bekerja sama dengan SPPG XY71TNEO.
Mita Fitriani menyebut terdapat sekitar enam hingga tujuh supplier yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
Namun, ketika tim meminta diperlihatkan dokumen pendukung, tim menyatakan belum memperoleh bukti administrasi yang dapat diperiksa secara langsung. Informasi yang disampaikan saat itu masih sebatas keterangan lisan.
Kondisi ini menjadi alasan perlunya klarifikasi dan pemeriksaan administrasi oleh pihak berwenang untuk memastikan legalitas, kelengkapan dokumen, serta pemenuhan persyaratan pemasok bahan pangan.
IPAL DIDUGA BERMASALAH, AIR KOTOR DISEBUT MENGALIR KE KEBUN WARGA
Sorotan berikutnya menyangkut Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang digunakan oleh SPPG.
Berdasarkan pengamatan tim media saat melakukan kontrol, IPAL diduga berada dalam kondisi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Tim juga menemukan aliran air kotor yang disebut mengarah ke area kebun produktif milik warga sekitar.
Temuan ini perlu mendapat perhatian serius karena pengelolaan limbah dapur produksi makanan dalam jumlah besar berkaitan langsung dengan kebersihan lingkungan dan potensi pencemaran.
Meski demikian, kondisi kerusakan IPAL, kualitas air limbah, serta dugaan pencemaran tersebut masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan teknis dan pengujian laboratorium oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang.
Jangan sampai persoalan pengelolaan limbah justru menimbulkan dampak bagi masyarakat yang tinggal di sekitar fasilitas pelayanan makanan.
KANTOR KEPALA SPPG DAN AKUNTAN DISEBUT TERPISAH DARI DAPUR
Temuan lain yang tidak kalah penting adalah kondisi bangunan dan tata letak fasilitas SPPG.
Berdasarkan pengamatan tim media, area dapur berada di bagian bawah, sementara kantor atau tempat yang digunakan untuk aktivitas Kepala SPPG dan akuntan disebut berada di lokasi berbeda dalam bangunan kontrakan.
Tim juga memperoleh informasi bahwa Kepala SPPG diduga mengontrak tempat tinggal di luar lokasi operasional SPPG.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian tata letak fasilitas dengan ketentuan teknis BGN serta efektivitas pengawasan operasional sehari-hari.
Sebab, pengawasan terhadap penerimaan bahan pangan, proses pengolahan, kebersihan dapur, pengemasan, hingga distribusi makanan merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan program MBG.
Ketika dikonfirmasi mengenai sejumlah pertanyaan terkait kondisi bangunan, luas dapur, fasilitas, dan keberadaan Kepala SPPG, Mita menanggapi bahwa persoalan tersebut merupakan hal kecil.
“Itu urusan kecil, Pak. Sampai ada orang datang tanya luas dapur sampai listrik ditanya, hal seperti itu dibahas,” demikian keterangan Mita sebagaimana disampaikan kepada tim media.
Namun, persoalan luas bangunan, kelengkapan fasilitas, dan keberadaan penanggung jawab operasional bukan sekadar persoalan administratif apabila berkaitan dengan standar keamanan pangan dan kelayakan pelayanan.
Karena itu, BGN perlu melakukan pemeriksaan langsung untuk memastikan apakah fasilitas SPPG XY71TNEO telah memenuhi ketentuan teknis yang berlaku.
BGN DAN DINAS TERKAIT DIMINTA TURUN TANGAN
Rangkaian keluhan dan temuan lapangan tersebut menjadi dasar bagi tim media untuk meminta pemeriksaan menyeluruh terhadap operasional SPPG XY71TNEO Yayasan Nalanda Artaha Ananda.
Beberapa aspek yang perlu diperiksa meliputi:
- Evaluasi menu dan standar gizi anak PAUD
BGN bersama tenaga ahli gizi perlu memastikan bahwa menu MBG telah disusun berdasarkan kebutuhan gizi, usia penerima manfaat, variasi makanan, serta kemampuan anak dalam mengonsumsi makanan.
Penggantian sumber karbohidrat dari nasi menjadi singkong tidak semestinya dinilai hanya berdasarkan jenis bahan pangan. Komposisi gizi, pengolahan, tekstur, porsi, serta penerimaan makanan oleh anak juga perlu dievaluasi.
- Pemeriksaan kelayakan bangunan dan tata letak SPPG
BGN diminta memeriksa luas bangunan, kelengkapan ruang, tata letak dapur, serta keberadaan kantor pengelola untuk memastikan kesesuaiannya dengan standar teknis yang berlaku.
- Audit administrasi supplier
Dokumen NIB dan persyaratan lain yang diwajibkan bagi pemasok perlu diperiksa untuk memastikan rantai pasok bahan pangan berjalan secara legal dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Pemeriksaan IPAL dan pengelolaan limbah
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang diminta memeriksa kondisi IPAL, jalur pembuangan limbah, serta melakukan pengujian apabila ditemukan indikasi pencemaran lingkungan.
- Pemeriksaan higiene dan sanitasi
Dinas Kesehatan Kabupaten Serang bersama Puskesmas Mancak perlu melakukan pemeriksaan terhadap kebersihan dapur, sanitasi, kondisi peralatan, kesehatan penjamah makanan, serta kelengkapan sertifikasi yang diwajibkan.
KESELAMATAN DAN KEBUTUHAN GIZI ANAK HARUS MENJADI PRIORITAS
Program MBG merupakan program yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, khususnya anak-anak sebagai penerima manfaat.
Karena itu, setiap keluhan orang tua seharusnya menjadi bahan evaluasi, bukan dianggap sebagai persoalan sepele.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian terhadap ketentuan operasional, BGN perlu mengambil langkah pembinaan maupun tindakan administratif sesuai tingkat pelanggaran dan peraturan yang berlaku.
Tim media juga meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Serang dan Koordinator Wilayah Pendidikan Mancak untuk menindaklanjuti keluhan orang tua PAUD Al Hidayah Cipanas serta memastikan komunikasi antara sekolah, orang tua, dan penyelenggara MBG berjalan dengan baik.
REDAKSI BUKA RUANG KLARIFIKASI DAN HAK JAWAB
Hingga berita ini diterbitkan, keterangan yang diperoleh tim media dari pihak SPPG disampaikan melalui Mita Fitriani. Redaksi belum memperoleh klarifikasi langsung dari Kepala SPPG maupun tanggapan resmi dari Yayasan Nalanda Artaha Ananda terkait seluruh temuan tersebut.
Redaksi membuka ruang hak jawab, hak koreksi, dan klarifikasi kepada Kepala SPPG XY71TNEO, Yayasan Nalanda Artaha Ananda, Mita Fitriani, Badan Gizi Nasional (BGN), Dinas Kesehatan Kabupaten Serang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang, serta Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.
Hal ini merupakan bagian dari komitmen pemberitaan yang berimbang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Satu hal yang tidak boleh dilupakan: program Makan Bergizi Gratis harus benar-benar menghadirkan makanan yang bergizi, aman, layak, dan dapat dinikmati anak-anak. Ketika anak-anak justru menangis dan menolak makanan, sudah sepatutnya semua pihak melakukan evaluasi secara serius.”
(Tim Investigasi )
