Tanah Bumbu, peloporkrimsus.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) menggelar Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) yang membahas mekanisme pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024. Pertemuan ini menghasilkan beragam masukan dan saran untuk menyempurnakan proses pembahasan RAPBD.
Ketua Bapemperda, Andi Erwin Prasetya, menyoroti pentingnya penyusunan Program Kegiatan dan Anggaran (Pokir) DPRD. Ia mendorong agar Pokir tersebut dimasukkan lebih awal ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang (Bappedalitbang) untuk menghindari perubahan-perubahan mendadak yang dapat memperlambat proses.”Anda tahu, jika kita terlambat, prosesnya bisa menjadi sangat rumit. Perubahan yang terlalu sering dapat mempengaruhi kualitas pembahasan yang dilakukan oleh Bappedalitbang,” ungkapnya.
Selain itu, Harmanudin, salah seorang anggota Banggar, mengungkapkan beberapa masalah yang perlu mendapat perhatian dalam pembahasan RAPBD. Ia mengusulkan agar ringkasan atau resume dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) disiapkan sesuai jumlah anggota Banggar. Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh anggota Banggar memiliki akses ke informasi yang sama.Harmanudin juga berbicara mengenai waktu pembahasan. Ia mengusulkan agar proses ini tidak dipercepat, terutama jika waktu pembahasan masih panjang. Meskipun demikian, ia sepakat untuk memprioritaskan masukan dari anggota DPRD yang disampaikan lebih awal kepada SKPD agar tidak ada kebingungan.
Saat mengenai waktu pembahasan, Harmanudin berpendapat bahwa lebih baik jika tidak terlalu banyak SKPD yang dibahas dalam satu hari, misalnya maksimal 4 SKPD dalam sehari. Ini akan memungkinkan pembahasan yang lebih mendalam dan tidak terburu-buru. Namun, setelah diskusi yang panjang, diputuskan bahwa pembahasan RAPBD tahun 2024 akan tetap melibatkan 7 SKPD dalam satu hari, seperti yang telah dijadwalkan sebelumnya.
Ketua Kelompok Kerja Banggar DPRD Tanah Bumbu, Parman, menyimpulkan rapat dengan harapan agar proses pembahasan RAPBD dapat berjalan lancar, meskipun mungkin memerlukan jam kerja yang lebih panjang. Proses ini akan menjadi konsekuensi dari komitmen untuk menyusun RAPBD yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Tanah Bumbu. (Nata/team)
