Palembang,peloporkrimsus.com – Sembako dari Pemerintah Pusat ataupun Daerah belum sampai ke tangan warga, sejumlah Ketua RT ‘dikomplain’ warganya. Meski telah mengeluarkan dana operasional untuk mendatangi Kantor Lurah, masih juga belum mendapat kabar yang memuaskan hati masyarakat. Oleh karena itu, Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN-PK) Sumatera Selatan membentuk Posko Pantau Provinsi Dana Covid 19, guna menampung pengaduan yang terdampak covid 19, Minggu (03/05/2020).
Posko yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani No 1047 RT 30 RW 08 Kelurahan 7 Ulu, dikomandoi Advokat M Aminuddin SH, yang sekaligus menjabat sebagi Wakil Ketua Umum DPN GN-PK Korwil Indonesia Bagian Barat.
“Jadi kami diinstruksikan dari kantor pusat untuk menegakkan posko pantauan di Sumsel, untuk mengawasi dana sejumlah Rp 158,2 Triliun yang digelontorkan Menteri Keuangan dalam menangani covid19 di negeri ini. Nah, kami akan memantau akses dana tersebut, khususnya di Sumsel. Beberapa warga sudah melapor, terutama ketua RT yang mengetahui warganya masing-masing. Mereka beberapa kali mendatangi kantor Lurah untuk mempertanyakan pencairan bantuan tersebut, namun tidak sedikit pun mendapat jawaban pasti. Sementara, disituasi pendemi ini, banyak yang dirumahkan, pemasukan tidak ada ditambah lagi harus mengeluarkan uang untuk ongkos operasional,” jelas Advokat yang kerap disapa Amin Tras ini.
Ditekankan Amin, “Jika ada penyelenggara negara yang mencoba bermain-main dengan dana Rp 158,2 Triliun, hukuman mati didepan mata. Jadi, berhati-hatilah, ini dana sosial untik masyarakat untuk orang banyak,” tukasnya.
Ketika dibincangi wartawan online media ini, Ketua RT 35, Herry (35) warga Rusun Blok 17 Kelurahan 24 Ilir menjelaskan, dirinya sudah tiga kali mondar mandir ke kantor lurah, hanya untuk bertanya kepastian pencairan bantuan dari pemerintah mengenai covid 19 ini.
“Masalahnya 40 KK yang diajukan ke kantor lurah hanya 7 yang di ACC. Saya dikomplain warga pak, katanya saya pilih kasih. Sementara, tujuh warga yang di ACC itu, sudah dua kali tanda tangan, tapi belum juga menerima bantuan sembako atau apapun. Kami kecewa pak, kami harus mengeluarkan uang untuk ongkos ‘kulu kilir’ ke kantor lurah, mana puasa, mana kami sudah kebanyakan yang dirumahkan, sementara bantuan yang diharapkan tidak ada kejelasan,” ujarnya.
Ditambahkan Ketua RT 45, Robani (37) warga Jalan KHWahid Hasyim Lorong Terusan 1 Kelurahan 5 Ulu menjelaskan, sedikitnya terdapat 105 Kepala Keluargadi kampungnya.
“Dikampung kami tercatat 105 KK dan informasi yang saya dengar hanya 10 saja yang akan menerima bantuan dari pemerintah. Artinya, akan ada selisih paham kedepan.
“Jadi kami sepakat, jika memang benar terjadi, 10 paket diberikan pemerintah untuk kampung kami, maka akan kami kembalikan lagi. Karena bantuan segitu, tidak bisa memenuhi kebutuhan kami yang rata-rata penghasilan tidak ada. Belum lagi, bakal ada sentimen dari masing-masing, jika bagian tersebut diterima. Pasti selisih paham terjadi,” ungkapnya.(tim/ara)
