Gresik,peloporkrimsus.com – Untuk percepatan pemulihan perekonomian masyarakat Bawean setelah pasca pandemi Covid- 19 terkait PPKM, kini masyarakat Bawean harus menelan ludah lagi dengan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang melambung tinggi, terutama jenis solar.
Sesuai Surat Edaran Nomor 14.E/HK.03/DJM/2021 tentang Ketentuan Penyaluran Bahan Bakar Minyak melalui penyalur sudah sangat jelas, diantaranya sebagai berikut:
1. Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU) wajib melakukan pengawasan atas kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak yang dilakukan oleh Penyalur (Retail (SPBU/SPBN), Industri (Agen), maupun bentuk penyalur lain) kepada pengguna akhir pada wilayah penyaluran sesuai harga jual eceran yang ditetapkan oleh Pemerintah dan atau BUPIUNU.
2. Penyalur Retai SPBU/SPBN/SPBB dan bentuk lainnya, hanya dapat menyalurkan BBM kepada pengguna akhir dan dilarang menyalurkan BBM kepada pengecer yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.
3. Penyalur dilarang menyalurkan BBM atau menjual kepada BU-PIUNU.
4. Penyalur dalam melakukan kegiatan penyaluran BBM berhak mendapatkan margin, fee, intensif, atau pengurangan harga dari BUPIUNU.
5. BU-PIUNU bertanggungjawab atas kegiatan penyaluran yang dilakukan oleh penyalur termasuk apabila terjadi pelanggaran dalam kegiatan penyaluran BBM yang dilakukan oleh penyalur.
Namun fenomena-fenomena kelangkaan minyak solar dan harga yang tidak melambung tinggi tidak sesuai dengan harga ketentuan dari pihak Pemerintah terus terjadi di Pulau Bawean hingga saat ini. Hal tersebut sangat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat Bawean terutama para nelayan banyak mengeluh dan akhirnya tidak melaut, Sabtu (24/9).
Kerukunan Usaha Bersama (Kube) Nelayan Sungai Topo, Desa Sungai Teluk, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik Jawa Timur, melalui Ketua M. Qasim (41) mengatakan, pihaknya akhir-akhir ini pergi melaut harus berfikir dua kali melihat harga minyak solar yang melambung tinggi, sedangkan untuk mencukupi kebutuhan dalam keluarganya harus tiap hari terpenuhi.
” Entah pada siapa nasib kita sebagai nelayan harus diperhatikan, jika keadaan yang sekarang ini minyak solar yang ada di pulau Bawean harus langka dan kalaupun ada harganya sangat melambung tinggi perliter mencapai Rp. 12 ribu hingga Rp. 13 ribu di konsumen, itupun langka,” Ucapnya.
Masih Qasim menambahkan, apa pihak terkait tidak mau peduli serta tidak mau bertindak sesuai dengan fungsinya, melihat permasalahan ini di pulau Bawean terkait BBM yang bersubsidi tidak pernah dirasakan harga Pertamina oleh masyarakat Bawean, seperti halnya dengan masyarakat di daratan Jawa, katanya.
Dilanjut Saleh juragan kapal porsen Bawean mengatakan, bahwa pihaknya dulu pernah membeli minyak solar sebanyak 4 drum dari pihak SPBU Kompak 39 untuk dijual kembali ke setiap nelayan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp. 8 ribu perliter sebelum kenaikan harga BBM dari Pemerintah.
“Keperluan BBM jenis solar setiap kapal nelayan dalam satu bulan hampir memerlukan kurang lebih 600 liter (3 drum), sedangkan kapal porsen milik nelayan yang berada di Pelabuhan Perikanan Bawean sebanyak 22 kapal nelayan. Belum termasuk kapal nelayan tradisional lainnya, ” Tegasnya Saleh.
Selanjutnya, Amir Hamzah (46) mengatakan, jika pihak SPBU dan APMS yang ada di Pulau Bawean benar-benar berfungsi sesuai dengan prosedur seperti yang ada di daratan Gresik, maka harga BBM tidak akan sampai melambung tinggi dan melebihi dari ketentuan harga yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah saat ini.
“BBM jenis solar yang dari Pertamina ke tempat Pom di Pulau Bawean hanya sebagai formalitas saja untuk mensukseskan aksinya para penyalur BBM Bersubsidi yang diduga hanya mencari keuntungan semata, dimana diketahui bahwa pihak penyalur BBM tersebut menyalurkan BBM kepada pihak pelaku usaha dan tidak melayani untuk umum di tempat POM dengan berbagai alasan yang dilontarkan ke masyarakat,” Ucapnya.
“Kejadian ini membuat banyak nelayan yang tidak jadi melaut karena adanya kelangkaan minyak solar dan jika ada harganya sudah kisaran sampai Rp. 12 ribu perliter, sedangkan harga yang sudah ditentukan oleh Pemerintah perliter Rp. 6.800,00. Hal tersebut sangat berbeda jauh dan menyengsarakan masyarakat kecil khususnya para nelayan dan petani,” Tegasnya. Sabtu (24/9/2022). (Fairi)
