Bima, Peloporkrimsus.com – Keberadaan CV. Wiratama sala-satu distributor penyalur pupuk bersubsidi yang beroperasi disejumlah kecamatan yang ada di wilayah kabupaten dan di kota Bima kian hari menuai kecaman dari banyak pihak. Hal itu disebabkan karena adanya aktifitas yang menyimpang melanggar aturan, serta adanya indikasi keterlibatan penguasa kabupaten Bima yang memback-Up serta melindungi secara senyap upaya monopoli tidak sehat yang dilakukan pihak CV. Wiratama.
Syamsurizal Ketua Koalisi Pemuda Anti Korupsi (KAPAK) NTB mengungkapkan, ada upaya terselubung pihak Pemda Bima ingin menjadikan CV. Wiratama sebagai pengendali utama penyuplai pupuk bersubsidi untuk para petani. Hal ini terlihat dari meningkatnya droping pupuk yang dilakukan oleh PT. Pupuk Kaltim NTB kepada distributor yang dimaksud, yang dari tahun ketahun alokasinya terus meningkat. Padahal, berbagai temuan dilapangan serta informasi yang kami dapat, menyebut ada tindakan pihak CV. Wiratama selaku distributor melanggar aturan pemerintah yang berpotensi melanggar hukum.”Jika waktunya tiba, temuan tersebut akan kami ungkap” ujar Rizal.
Menjadi tanda tanya, apa faktor penunjang atau rujukan sehinga Pemerintah Daerah (Pemda) Bima terus menaikan jumlah pasokan pupuk bersubsidi kepada CV. Wiratama. Apakah itu benar benar murni karena meningkatnya aktifitas petani dan bertambahnya lahan garapan. Adanya penambahan wilayah kecamatan yang di naungi CV yang dimaksud, atau hal ini berkaitan dengan upaya meraup keuntungan yang besar serta deel –deel terselubung akan politik praktis.
”Mengingat, rumor yang beredar luas, pihak CV. Wiratama memiliki kedekatan emosional dengan Bupati Bima Hj. Indah Damayanti Putri (IDP) yang akan kembali berlaga dalam perhelatan suksesi Pilkada Bima yang tak lama lagi akan digelar” papar aktifis pergerakan yang dikenal vokal ini.
Sebagai reverensi perbandingan, pada tahun 2017 saat wilayah yang kini menjadi garapan CV. Wiratama dipegang oleh distributor lain saat itu, alokasi pupuk yang dialokasikan atau di drop oleh PT. Pupuk Kaltim NTB sebesar 624,66 ton. Namun semenjak wilayah itu dipercayakan kepada distributor CV. Wiratama mulai tahun 2018, alokasi pupuk yang di drop naik secara signifikan yakni 1.093,53 ton. Tahun 2019 naik menjadi 1.917,65 ton dan pada tahun 2020 ini naik menjadi 2.715.65 ton. Hal ini mengherankan banyak pihak, tuding aktifis kelahiran Madapangga kepada Kabar Oposisi, Jumat (1/5).
CV. Wiratama melalui Ibu Raodah selaku pelaksana harian, membantah tudingkan yang dialamatkan kepada pihaknya. “Kami berbuat sesuai prosedur dan petunjuk layaknya distributor yang dipercaya oleh pemerintah”. Soal kenaikan alokasi pupuk yang didrop oleh PT. Pupuk Kaltim NTB, hal itu karena adanya raihan prestasi yang dilakukan, sehingga menjadi salah satu faktor yang menjadi dasar pemerintah untuk memberikan kepercayaan kepada kami.
Lanjutnya pun, Penilaian dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) mulai tingkat kecamatan sampai KP3 kabupaten yang diketuai bapak Sekda Kabupaten Bima, papar Raodah yang juga berprovesi sebagai Aparat Sipil Negara (ASN) pada Balai Penyuluh Pertanian di kecamatan Ambalawi kabupaten Bima,”. tuturnya.
Sementara itu, pihak PT. Pupuk Kaltim NTB lewat pimpinannya Slamet Mariyono yang coba dikonfirmasi terkait persoalan ini enggan memberikan tanggapan. Padahal beberapa kali wartawan mencoba menghubunginya lewat Via Handphone, namun tak ada jawaban. (MUCH)
