BATULICIN,peloporkrimsus.com –Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis yang berfokus pada penanggulangan kemiskinan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Tanah Bumbu, Rabu (4/11/2026).
Dua Raperda yang disetujui tersebut masing-masing mengatur tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Keduanya diharapkan menjadi landasan hukum dalam memperkuat kebijakan pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tanah Bumbu.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Tanah Bumbu, H. Hasanudin. Sementara itu, penyampaian pendapat pemerintah daerah disampaikan oleh Bupati Tanah Bumbu melalui Asisten Bidang Administrasi dan Pembangunan, H. Yamani.
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu serta perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam penyampaiannya, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja sama serta sinergi yang terjalin selama proses pembahasan kedua Raperda tersebut.
Penanggulangan Kemiskinan Harus Tepat Sasaran
Pemerintah daerah menilai Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan memiliki peran strategis dalam memperkuat upaya pengentasan kemiskinan melalui kebijakan yang terencana, terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
Upaya penanggulangan kemiskinan, menurut pemerintah daerah, tidak cukup hanya mengandalkan pemberian bantuan sosial. Kebijakan tersebut juga perlu diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan keterampilan, perluasan kesempatan kerja, serta penguatan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro dan ultra mikro.
Selain itu, pemutakhiran data masyarakat miskin menjadi salah satu aspek penting agar program bantuan sosial dan pemberdayaan dapat disalurkan secara tepat sasaran. Dengan data yang akurat, pelaksanaan program diharapkan lebih efektif dan mampu menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Pengembangan SDM Jadi Investasi Masa Depan Daerah
Selain penanggulangan kemiskinan, Raperda tentang Pengembangan SDM juga dinilai menjadi instrumen penting dalam mempersiapkan masa depan Kabupaten Tanah Bumbu.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu dilakukan secara terencana dan berkesinambungan, mencakup peningkatan kapasitas, kompetensi, keterampilan, serta daya saing masyarakat dan aparatur pemerintah.
Pemerintah daerah menegaskan bahwa pembangunan Tanah Bumbu tidak cukup hanya bertumpu pada pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kualitas SDM juga harus menjadi perhatian utama karena merupakan modal penting dalam mendorong kemajuan dan keberlanjutan pembangunan daerah.
Dengan kualitas SDM yang semakin baik, masyarakat diharapkan memiliki kemampuan lebih besar untuk mengambil bagian dalam berbagai peluang pembangunan dan meningkatkan taraf hidupnya.
Segera Masuk Tahap Registrasi
Setelah memperoleh persetujuan dalam rapat paripurna, kedua Raperda tersebut selanjutnya akan diproses melalui pengajuan permohonan nomor register kepada Biro Hukum Provinsi Kalimantan Selatan sebelum ditetapkan dan diberlakukan sebagai Peraturan Daerah (Perda).
Kehadiran kedua regulasi tersebut diharapkan dapat memperkuat arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, khususnya dalam menekan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Persetujuan dua Raperda ini menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat landasan regulasi pembangunan daerah. Namun, keberhasilan penerapannya nantinya akan sangat ditentukan oleh kualitas pelaksanaan program, ketepatan sasaran, serta sinergi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Tanah Bumbu.”(Tim)
