TANAH BUMBU,Peloporkrimsus.com – DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, menerima penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Penyampaian Raperda tersebut dilakukan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Tanah Bumbu, Selasa (10/11/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Tanah Bumbu, Hasanuddin, serta dihadiri Asisten III Bidang Administrasi Umum, M. Yamani, dan sejumlah anggota DPRD.
Dalam rapat tersebut, M. Yamani membacakan sambutan Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif. Dalam sambutan itu dijelaskan bahwa perubahan susunan perangkat daerah merupakan langkah penyesuaian kelembagaan berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan tahun 2026 serta kebutuhan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien.
Penataan kelembagaan tersebut mencakup penyesuaian nomenklatur, tipe, susunan organisasi, hingga beban kerja masing-masing perangkat daerah. Seluruh perubahan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
“Penataan kelembagaan ini diharapkan dapat memperjelas pembagian tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, sekaligus meminimalkan potensi tumpang tindih kewenangan,” ujar Yamani.
Menurutnya, perubahan tersebut diperlukan agar struktur organisasi pemerintahan daerah mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.
Sebagai informasi, Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir dilakukan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021.
Kini, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu kembali mengusulkan perubahan ketiga untuk menyesuaikan struktur kelembagaan dengan dinamika peraturan perundang-undangan serta kebutuhan organisasi pemerintahan daerah.
Yamani menjelaskan, usulan perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan Gubernur Kalimantan Selatan selaku Wakil Pemerintah Pusat. Persetujuan itu tertuang dalam surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 000.8.1/02236/ORG/2026 tertanggal 3 November 2026.
Persetujuan tersebut diberikan setelah melalui proses identifikasi dan penelaahan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan hasil penelaahan, usulan perubahan dinilai telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Meski telah memperoleh persetujuan gubernur, Raperda tersebut masih harus melalui pembahasan bersama DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. Tahapan ini menjadi ruang bagi para anggota dewan untuk menyampaikan pandangan, catatan, serta masukan sebelum Raperda diproses lebih lanjut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berharap penataan kelembagaan tersebut dapat menghasilkan susunan organisasi perangkat daerah yang lebih proporsional, efektif, dan akuntabel.
Dengan struktur organisasi yang lebih tepat dan pembagian tugas yang jelas, penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik di Kabupaten Tanah Bumbu diharapkan semakin optimal.
“Melalui penataan kelembagaan ini, kami berharap pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Bumi Bersujud dapat berjalan lebih optimal,” tutup Yamani.”(Tim)



