Gresik,peloporkrimsus.com – Pemerintah Kecamatan Sangkapura menggelar pertemuan dengan beberapa pihak terkait untuk menindaklanjuti dari audiensi PMII Harun Thohir bersama Forkopimcam Sangkapura, terkait kenaikan harga BBM yang sudah digelar pada tanggal 7 September 2022. Dalam hal ini permasalahan terkait dengan penyaluran dan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sekarang terjadi di pulau Bawean.
Pertemuan ini dilaksanakan di Pendopo Kecamatan Sangkapura Pukul 09:00 WIB dihadiri Forkopimcam Sangkapura, Tambak beserta beberapa staf dari Kasi Kecamatan, Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Sangkapura dan Tambak, Pihak Agen Penyalur Minyak Subsidi (APMS) 01, Pihak SPBU Kompak 39, Delegasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Harun Thohir, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ketua Gerakan Pemuda (GP) Ansor Bawean, Ketua Pemuda Muhammadiyah, Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH NU) Bawean, Baharuddin, S.H, Minggu (18/9).
Dalam Rapat Koordinasi yang berlangsung di Pendopo Kecamatan Sangkapura berjalan cukup lama dan alot, dikarenakan pihak pengelola dari kedua agen penyalur BBM saat ditanyakan oleh Camat Tambak M. Nur Syamsi, SP. M.M.A tentang mekanisme penyaluran BBM di Pom terkesan tidak mau menjelaskan secara transparan menjelaskan berapa harga jual per drum pertalite dan solar kepada pihak pelaku usaha, serta salah satu pihak pengawas dari APMS 01 tidak hadir dalam rapat tersebut hanya diwakilkan oleh putranya yang terkesan kurang memahami prosedur dari APMS 01.
Setelah berlangsung selama 3 jam Rapat yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan akhirnya menghasilkan sebuah kesepakatan penetapan harga BBM Bersubsidi di pulau Bawean, Kabupaten Gresik Jawa Timur.
Kesepakatan tersebut atas dasar pertimbangan dari berbagai pihak yang hadir dalam rapat yang dibacakan oleh moderator, Kemas Syaiful Rizal, S.E selaku Kasi Ekonomi di Kecamatan Sangkapura, ditetapkan untuk harga Pertalite sampai ke konsumen kisaran harga Rp. 12.000,00 sampai dengan Rp. 12.500,00 dan untuk harga Solar per liter Rp. 10.000,00.
Di tempat terpisah salah satu anggota DPRD Gresik Dapil Bawean dari Komisi IV, Bustami Hazim, S.H menyikapi terkait dengan hasil kesepakatan yang sudah ditandatangani oleh pihak pemangku kepentingan dan kedua pihak pengelola serta mahasiswa di Pendopo Kecamatan Sangkapura, seharusnya masyarakat Bawean bisa menikmati harga yang sudah ditentukan oleh Pemerintah.
“Jika yang terjadi di pulau Bawean selama ini berbeda dengan di luar pulau Bawean, maka perlu dievaluasi bersama apa yang terjadi sebenarnya di pihak pengelola terkait pendistribusian maupun pemasarannya BBM Bersubsidi,” Terangnya Bustami Hazim.
Bustami sapaan akrabnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gresik dari Bawean, menambahkan jika ada permasalahan yang terletak dari sisi pendistribusiannya pasti Pemerintah mensubsidi BBM tersebut. Ia, berkata contoh kecil di daratan Gresik maupun di Papua banyak SPBU milik pengusaha yang menjual secara langsung BBM sesuai harga yang sudah ditentukan oleh Pemerintah, karena pihak pengusaha sudah mendapatkan keuntungan dari harga tersebut.
Lebih lanjut, Bustami menambahkan bahwa masyarakat Bawean membayangkan selama ini bisa membeli secara langsung BBM di tempat SPBU yang ada, tetapi hal tersebut sampai sekarang tidak dilayani atau tidak difungsikan oleh pihak SPBU maupun APMS. Bagaimanapun itu seharusnya masyarakat Bawean bisa menikmati harga yang sudah ditentukan oleh Pemerintah sekarang ini, karena BBM yang datang dari Pertamina melalui jalur laut dengan menggunakan kapal tangker dan dimuat dengan mobil tangki milik pertamina tetap dibongkar di tempat SPBU maupun APMS sesuai dengan surat jalan. Apabila harga BBM di penjual eceran bervariasi merupakan hal yang masih wajar, karena mereka merupakan pelaku usaha yang rentan terhadap imbas dari permainan dari pihak oknum pengelola BBM Bersubsidi yang ada di Pulau Bawean tersebut, Tutup Bustami.
Selain fungsional dari POM itu sendiri di Pulau Bawean, pihak pelaku usaha ikut andil dalam mendistribusikan BBM ke berbagai pihak pengecer di seluruh pelosok desa dengan harga yang sudah ada perbedaan dari harga Pertamina sampai ke pengecer.
Fenomena terkait BBM akan terus terjadi di pulau Bawean, karena kouta yang ada tidak mencukupi kebutuhan masyarakat Bawean dan akan berdampak kepada kenaikan harga yang sudah disepakati dalam Rapat bersama di Pendopo Kecamatan Sangkapura, Senin (19/9/2022). (Fairi)
