Gresik,peloporkrimsus.com – Ratusan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa-Pemuda Bawean (AMPB) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Kamis (8/10/2026). Dengan mengenakan dress code hitam, massa mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil kebijakan konkret untuk menyelesaikan persoalan transportasi laut dan layanan kesehatan di Pulau Bawean.
Aksi tersebut merupakan kelanjutan dari rangkaian perjuangan AMPB setelah sebelumnya menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Kabupaten Gresik sekaligus permohonan audensi kepada Gubernur Jawa Timur yang tidak kunjung direspon.
Sebelumnya, pada 2 Oktober 2026, AMPB juga telah mengirimkan surat permohonan audiensi kepada Gubernur Jawa Timur. Surat tersebut meminta ruang dialog untuk membahas persoalan transportasi laut dan layanan kesehatan yang dinilai menjadi kebutuhan mendasar masyarakat Bawean.
Namun, dalam aksi pada Kamis ini, massa AMPB menilai Gubernur Jawa Timur tidak kunjung menemui mereka. Situasi tersebut kemudian memanas hingga aksi berujung ricuh ketika massa mulai kehilangan kesabaran dan terjadi ketegangan di sekitar lokasi aksi.
Koordinator Lapangan (Korlap) AMPB, Abdul Halim Satriya, menegaskan kedatangan massa ke Kantor Gubernur Jawa Timur bukan sekadar untuk menyampaikan protes, tetapi menuntut kebijakan yang secara langsung menjawab persoalan masyarakat Bawean.
“Kedatangan kami ke sini adalah untuk menuntut kebijakan Gubernur Jawa Timur terhadap persoalan transportasi laut dan layanan kesehatan di Pulau Bawean. Dua persoalan ini menyangkut kebutuhan mendasar masyarakat dan membutuhkan kepastian kebijakan,” tegas Abdul Halim saat berorasi.
Menurutnya, persoalan transportasi laut Bawean-Gresik telah berulang kali menjadi masalah bagi masyarakat. Ketidakpastian pelayaran tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga berdampak terhadap distribusi kebutuhan, aktivitas ekonomi, hingga akses masyarakat terhadap pelayanan publik dan kesehatan.
Tiga Tuntutan AMPB
Ketua Umum AMPB, Saiq Khayran, mengatakan aksi tersebut membawa tiga tuntutan utama yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur.
Pertama, AMPB mendesak Gubernur Jawa Timur menjamin transportasi laut rute Bawean-Gresik agar memiliki sistem pelayaran yang aman, berkelanjutan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat.
Kedua, AMPB mendesak pemerintah provinsi menjamin mutu layanan kesehatan di Pulau Bawean, termasuk memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan memadai.
Ketiga, AMPB mendesak Gubernur Jawa Timur mengusulkan pembentukan Badan Otoritas Pulau Bawean kepada Presiden Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola dan percepatan pembangunan kawasan kepulauan tersebut.
“Ada tiga tuntutan yang kami bawa. Pertama, mendesak Gubernur Jawa Timur menjamin transportasi laut rute Bawean-Gresik. Kedua, menjamin mutu layanan kesehatan di Pulau Bawean. Ketiga, kami mendesak Gubernur Jawa Timur mengusulkan pembentukan Badan Otoritas Pulau Bawean kepada Presiden Republik Indonesia,” jelas Saiq Khayran.
Menurut Saiq, tiga tuntutan tersebut tidak muncul secara tiba-tiba. Persoalan transportasi dan kesehatan telah berulang kali disampaikan masyarakat Bawean dan menjadi bagian dari agenda pengawalan AMPB terhadap kebijakan pemerintah.
Kecewa Gubernur Tak Menemui Massa
Kekecewaan massa semakin meningkat karena Gubernur Jawa Timur tidak kunjung menemui demonstran secara langsung. Situasi kemudian berkembang menjadi ketegangan hingga aksi berujung ricuh.
Saiq menegaskan, kehadiran ratusan mahasiswa dan pemuda Bawean merupakan bentuk keseriusan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat kepulauan.
“Kami datang jauh-jauh bukan untuk sekadar berdiri di depan kantor gubernur. Kami datang membawa persoalan masyarakat Bawean. Kami ingin pemerintah provinsi mendengar secara langsung dan memberikan kepastian atas apa yang selama ini menjadi persoalan masyarakat,” tegasnya.
Ia menambahkan, AMPB telah menempuh jalur komunikasi sebelum akhirnya menggelar aksi. Karena itu, menurutnya, pemerintah semestinya memberikan ruang dialog kepada massa aksi.
“Kami sudah menempuh jalur audiensi dan menyampaikan permohonan secara resmi. Hari ini kami datang untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka. Yang kami harapkan sederhana, pemerintah hadir dan memberikan jawaban yang konkret,” katanya.
Aksi di depan Kantor Gubernur Jawa Timur tersebut menjadi babak baru dalam rangkaian perjuangan AMPB. Setelah sebelumnya menekan Pemerintah Kabupaten Gresik, kini tuntutan diarahkan kepada pemerintah provinsi dengan tiga agenda utama: kepastian transportasi laut, peningkatan layanan kesehatan, dan penguatan tata kelola Pulau Bawean melalui usulan Badan Otoritas Pulau Bawean.
Bagi AMPB, persoalan tersebut tidak lagi cukup dijawab melalui pernyataan normatif. Mereka menuntut kebijakan konkret yang memiliki arah, kewenangan, dan kepastian pelaksanaan. (FR)
