Jogjakarta, peloporkrimsus.com – pada tanggal 21 januari 2019 Staf Ahli Menteri Bidang Reformasi dan Birokrasi Kementrian Hukum dan HAM RI Drs.Nugroho Bc,IP,M.Si kujungan ke imigrasi kelas 1 jogjakarta jalan Laksda adisutjipto jogjakarta menguatkan dari hasil deklarasi tanggal 10 januari 2019.
Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM DI jogjakarta krismono ditemui saat kujungan dikantor imigrasi kelas 1 jogjakarta menyampaikan dari hasil deklarasi harus kometmen tetapi tidak hanya itu saja juga dilaksanakan agar target bisa tercapai di tahun 2019 ada 5 unit pelaksana teknis 4 pemasyarakatan 1 imigrasi dijogjakarta antara lain lapas wirogunan lapas sleman lapas narkotika dan lapas jogjakarta Juga seluruh divisi ada divisi pemasyarakatan,divisi pelayanan hukum,divisi adminitrasi semua proses menuju WBK wilayah bebas korupsi dan semua unit pelaksana teknis sudah melaksanakan deklarasi dan jogjakarta medahului dari lainya.
Tidak ada kata terlambat yang disampaikan krismono Kepala Wilayah Kementrian Hukum dan HAM jogjakarta semua bejalan lancar dan berharap ada pendapingan serta pengawasan dari saksi saksi yang ikut menandatangani deklarasi mengawasi pelaksanaan proses WBK itu ada obusman, polda DIY ada KAJATI termasuk Perguruan Tinggi dan rekan wartawan.
Ada beberapa kreteria dalam menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang harus dipenuhi yaitu harus ada perubahan reformasi birokrasi sistem pelayanan kepada masyarakat makin meningkat,indeks kepuasan meningkat tim penilai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) antara lain dari Mempan, KPK, Komisi 3 Serta tim independen.
Rekan rekan wartawan tolong diawasi teman teman saya karena sekarang baru berproses menuju Wilayah Bebas Korupsi(WBK) yang diharapakan untuk tahun kedepan akan menjadi Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).(Her)
