Probolinggo, peloporkrimsus.com – (11/08/19) Sehubungan dengan adanya Bantuan dari Pemerintah berupa Program PKH Khususnya dikabupaten Probolinggo banyak ditemukannya ketimpangan sosial dalam pengelolaannya dan penerima yang diduaga banyak salah sasaran. Berdasarkan Data yang sudah tidak layak dan banyak keraguan akurasi masih di pakai oleh Dinsos dan Kementrian Sosial yang tidak melihat regulasi ekonomi atau yang disebut penerima PKH (Program Keluarga Harapan) yang Carut marut Dan juga sangat menyoloknya pendamping beserta petugas SLRT (sistem layanan rujukan terpadu) di setiap pos masing masing.
Dari ketimpangan Sosial dan Penerima PKH membuat reaksi keras LSM Lira kabupaten Probolinggo yang sangat getol mengawal program pemerintah, khususnya warga Kabupaten Probolinggo. “ini negara sangat dirugikan dan seolah olah pembodohan terhadap warga yang seharusnya mendapatkan PKH, tidak orang orang yang bermobil mendapatkannya,”Tegas” Samsudin selaku bupati Lira Kab. Probolinggo kepada media pelopor.
Selanjutnya dari hasil informasi dari salah satu warga Probolinggo membuat kecemburuan sosial, ada salah satu Perserta PKH yang sudah sukses perekonomiannya dan di ketahui bisa berangkat umroh. Dimanakah pendamping dan SLRT PKH Dinsos Probolinggo tersebut ? Serta kami juga menemukan double job, 2 ikatan kerja yang di bayar oleh pemerintah, kenapa pendamping multi kerja begitu di biarkan oleh Dinsos??”,Tuturnya Samsudin SH.
Dalam wartu dekat ini LSM Lira kabupaten Probolinggo akan mengagendakan khususnya dikabupaten Probolinggo akan dijadikan sample ketidak beresan PKH dan Umumnya Jatim, perlu di daur ulang Program yang baik namun pirantinya yang banyak skema. Dan juga menurut pemerhati Sosial Marhaen, “bahwa program PKH itu program baik tetapi sudah expayed alias kadaluwarsa, dikarenakan data yang sudah usang tanpa melihat peserta yang mampu, seolah olah tutup mata asal cair beres”.
Dalam waktu dekat Lsm Lira kabupaten Probolinggo akan membongkar carut marut PKH Probolinggo dan akan melaporkan ke Tipikor terkait kerugian negara.
secara terpisah Saat media mengkonfirmasi ke Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, Achmad Arif menepis adanya dugaan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang dinilai banyak yang tidak tepat sasaran oleh Lumbung Informasi Rakyat Lira.(slm).
