Kota Bima, Peloporkrimsus.com – Lembaga Pemantauan Pengawasan Korupsi (LSM LPPK-NTB) Cabang Kota Bima melakukan gerakan koalisi dengan Organisasi Garda Muda (Sayap LPPK NTB) terkait sarana dan prasarana pemberdayaan masyarakat, senin (15/7/2019).
Berdasarkan permendagri nomor 130 tahun 2018 tentang pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat terkait anggaran 14 miliyar yang harus dianggarkan pada APBD tahun 2019 untuk kelurahan se-Kota Bima tidak tepat sasaran.
“Anggaran tersebut dikeluarkan pada bulan april 2019, hingga kini belum juga terlaksana, karena program tersebut belum ada yang masuk melalui DPA kecamatan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat se-Kota Bima” Beber koorlap Damar Selaku Ketua LSM LPPK- NTB Cabang Kota Bima.
Hal senada disampaikan oleh Direktur Eksekutif Garda Muda, Imam Junaidin anggaran sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan itu sudah dikucurkan namun sampai hari ini belum terlaksana.
“Kepala Dinas Bappeda Kota Bima harus melakukan evaluasi kembali dalam program kerja untuk kelurahan se-Kota Bima berdasarkan anggaran pusat di anggarkan APBD tahun 2019” jelas Imam.
Direktur Eksekutif LSM LPPK-NTB, Akbar S.Ikom menegaskan, Kepala Dinas pertanian Kota Bima dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) segera melakukan evaluasi kembali terkait anggaran 14 Miliyar berdasarkan permedagri no 130 tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat tersebut.
“Sebab kebijakan tersebut dikeluarkan pemerintah karena banyaknya keluhan dari masyarakat terkait dana untuk tingkat kelurahan belum juga cair, dan kami menuding Dinas terkait ada udang di balik Dana kelurahan” Jelasnya.
Sementara itu Ketua DPRD Kota Bima, Syamsuri SH menanggapi adanya tuntutan massa aksi tersebut sekaligus bertanggung jawab dalam pengetukan anggaran untuk kelurahan se-Kota Bima, “Insa Allah, kita segera melakukan pemanggilan terhadap dinas terkait” Imbuhnya.
“Hari senin saya akan agendakan pertemuan untuk membahas persoalan ini di jam 10:00 pagi rapat dengar pendapat dengan DPRD Kota Bima, dan nanti kita libatkan seluruh tim anggaran pemerintah daerah baik dinas maupun lurah dan camat” tutupnya. (MUCH)
