Banjarmasin, PH-Krimsus : KPK tangkap tangan anggota Pansus penyertaan modal PDAM Bandarmasin (14/09/2017 ) dalam acara OTT KPK menangkap 5 orang diantaranya Ketua DPRD Kota Banjarmasin Iwan Rusmali dan Muslih Dir PDAM Bandarmasih, dalam era OTT banyak pejabat daerah maupun pejabat Negara dalam hal ini mulai tingkatan Menteri sampai Gubernur,Walikota,Bupati tertangkap tangan saat melakukan operasi tangkap tangan oleh KPK,KPK mengamankan uang tunai 48.000.000,-bagian dari 150.000.000,-yang diterima Dir PDAM dari rekanan ( Muslih ) dalam hal ini Iwan Rusmali dan Andy Effendi dijerat pasal 12 huruf a atu b Pasal.11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal.55 ayat 1 KUHP Pidana sebagai penerima suap, adapun Muslih dijerat pasal 5 ayat 1 huruf a atau b Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor Junto Pasal 55 ayat 1 KUHP, ini merupakan terobosan besar yang dilakukan oleh KPK sebuah keberanian yang harus dapat apresiasi semua kalangan masyarakat dan Rakyat pada umumnya, KPK kuat maka Korupsi akan terkikis habis dan Negara akan kembali sejahtera rakyatnya, banyaknya pejabat daerah tertangkap tangan oleh KPK menggambarkan bahwa Pemilukada secara langsung dengan system dinasti kekeluargaan ini sebagai awal adanya korupsi berjamaah keluarga, KPK dalam bulan September bertepatan dengan kunjungan Presiden Jokowi ke Banjarmasin untuk peresmian peringatan Anak sholeh sebuah tampara keras bagi warga banua,Ketua DPRD Kota Banjarmasin Iwan Rusmali dari kader Golkar dan Muslih Direktur PDAM Bandarmasih tertangkap tangan saat adanya upaya golkan penyertaan modal sebesar Rp.1.000.000.000.000,- ( Satu Triliun Rupiah ) dalam APBD Tahun 2017 75.000.000.000,- ( Tujuh Puluh Miliar ) penyertaan ke Bank Kalsel, PDAM Bandarmasih Rp.50.535.202.394 yang biasanya Perda dibahas berbulan2 kini hanya perlukan waktu tidak kurang 1 minggu kelar, saat Paripurna yang di hadiri Wakil Walikota Banjarmasin Hermasyah, Iwan Rusmali dan Wakil ketua DPRD H.Suprayogi dan peserta anggota DPRD lainya ada 9 Fraksi tidak satupun yang menolak penambahan modal tersebut.
Media krimsus saat konfirmasi kepada anggota DPRD Kota Banjarmasin banyak yang menghindar pada wartawan bahkan terkesan takut salah bicara, jawabnya hanya kita lihat nanti perkembanganya mudah2 an ini tidak benar ujar kader Golkar maupun yang lainya, Jum’at malam KPK menetapkan 4 tersangka, Ketua DPRD Kota Banjarmasin Iwan Rusmali, Ketua Pansus Andy effendi juga Manager kuangan PDAM Bandarmasih, banyak anggota DPRD maupun pejabat pemko Kota Banjarmasin enggan berkomentar, penyertaan modal yang digelontorkan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun anggaran 2015 sesui Perda No.03 Tahun 2015 adanya penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Banjarmasin Rp.40.000.000.000,- ( Empat Puluh miliar Rupiah ) realisasi pelaksanaan penambahan modal dari Tahun 2011-2015 mencapai Rp.175.000.000.000,- ( Seratus Tujuh Puluh Lima Miliar Rupiah ) memiliki Detail Engineering Design ( DED ) total yang penyertaan modal sampai kena OTT KPK sebesar 2017 Rp.50,5 miliar total Rp.1.000.000.000.000,-disela hadiri lomba kicau burung dikantor dinas ketahanan pangan Ibnu sina menegaskan ogah membatalkan Perda penyertaan modal yang sudah ketok palu DPRD Kota Banjarmasin, alasan ibnu sina bahwa penyertaan modal merupakan aset Pemerintahan Kota Banjarmasin.
Dalam pengembangan kasus KPK akan meneliti berkas yang disita dan tidak tutup kemungkinan ada tersangka lain ujar KPK kepada awak media di Jakarta, dalam pansus ada bebarapa anggota DPRD yang terlibat dalam pembahasan Perda yang terkesan singkat dan terkesan adanya persengkokolan didalmnya ujar salah satu ketua Ormas Laskar Merah Putih di Kalimantan Selatan ( Eka Adiputra ) pada awak media Eka meminta kasus OTT ini tidak berhenti hanya pada 4 orang saja tapi saya meminta dikembangkan hingga semua yang ada persengkokolan di dalamnya dijerat hukum yang sama ada Dana perjalanan fiktif DPRD Provinsi, ada dana Bansos, yang hingga kini belum menyentuh actor utamanya terkesan Jaksa tidak transparan dalam penanganan kasus di Kalimantan Selatan, Ormas Laskar Merah Putih mencium adanya oknum Jaksa dan Kepolisian di Kalimantan Selatan bermain tambang secara Ilegal maupun Legal bahkan ada Mafia tambang tak tersentuh hukum di Kalimantan Selatan, kalau hukum terus bisa diperjual belikan lalu kemana masyarkat mencari keadilan ujar Eka kepada awak media. adanya Pansus Tambang Adaro dan Bandara yang mandek yang digagas oleh anggota DPDRI Abdurahman Bahasyim, info yang diterima ada isu suap diadalamnya oleh oknum ada isu terima 4x 70juta, dalam wawncaranya Eka minta klarifikasi kalau tidak benar pemantaunya selama ini, saat dicerca pertanyaan Eka siap putar rekamanya pembicaraan dengan salah satu orang yang mengetahui sepak terjang wakil rakyat selama ini.Media PH- krimsus, kasus runtuhnya jembatan di Barito kuala yang dilihat secara nyata amblas bukan roboh, ketua LMP minta Polisi dan Jaksa selidiki dengan adanya amblasnya jembatan yang menghubungkan antara desa dan kecamatan di Mandastana Kabupaten Barito Kuala secar transparan dan terbuka, ujar Eka jembatan bukanya roboh tapi amblas kebawah berate paku buminya kurang dalam dalam pengerjaanya, tapi saya tunggu sepak terjang dinas PU dan penegak hokum guna melakukan penyelidikan lebih lanjut dan saya akan terus pantau ujarnya pada awak media,Ormas Laskar Merah Putih merupakan salah satu ormas yang pernah tanda tangani kerjasama dengan Menteri Pertahanan dalam hal Bela Negara,sepak terjangnya di Kalimantan Selatan terus mengungkap kasus” korupsi di Banua, akhir2 ini membantu Masyarakat di PT.Palmina Utama Perusahaan kebun sawit yang merugikan masyarakat dan Karyawan dalam hal upah dan system ganti rugi lahan yang belum clear hingga saat ini,anehnya lagi tidak ada Kebun Plasma didalmnya,Laskar Merah Putih akan selalu mendampingi masyarakat yang tertindas dan mencari keadilan.disela acara pengukuhan pengurusan gelar pasukan Laskar di Barito Kuala Eka meminta semua penegak hukum lebih mengedepankan kepentingan Rakyat dan Negara disbanding kepentingan kelompok dan pribadinya,KPK dan Jaksa juga Kepolisan harus diperkuat bukan dilemahkan….!!!
Tim investigasi Krimsus Kalsel
