Tanah Bumbu, peloporkrimsus.com – Dalam upaya memperkuat komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi yang berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting pada Rabu, 23 Juli 2025. Kegiatan ini bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, menandai langkah strategis dalam mendorong integritas dan transparansi di lingkungan pemerintahan.
Acara ini menghadirkan Dr. Ely Kusumastuti, S.H., M.Hum., Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, sebagai narasumber utama. Turut hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu beserta seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menyikapi isu pencegahan korupsi.
Dalam pemaparannya, Dr. Ely menguraikan berbagai modus operandi yang seringkali menjadi celah bagi tindak pidana korupsi di tingkat pemerintahan daerah. Di antaranya adalah pengaturan proyek pembangunan, permintaan jatah pokok-pokok pikiran (Pokir) dari anggota dewan, praktik suap dalam penetapan APBD/APBD Perubahan, hingga mark-up harga satuan barang dan jasa. Ia menegaskan, “Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merampas hak-hak dasar masyarakat.”
Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan anggaran menjadi fokus utama dalam diskusi. Dr. Ely mengingatkan bahwa pengelolaan anggaran harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian untuk menghindari jeratan hukum yang dapat mencoreng nama baik instansi. “Integritas dan komitmen moral dari setiap pemangku kepentingan dalam mengelola keuangan daerah adalah kunci untuk menciptakan birokrasi yang bersih,” tambahnya.
Rakor ini tidak hanya sekadar acara formal, melainkan sebuah momentum penting bagi Pemkab Tanah Bumbu untuk memperkuat langkah-langkah pencegahan dan pengawasan. Dengan adanya diskusi ini, diharapkan seluruh jajaran pemerintahan semakin peka terhadap risiko korupsi, serta lebih siap untuk membangun pemerintahan yang berlandaskan prinsip good governance dan clean government.
Dengan semangat kolaborasi antara Pemkab Tanah Bumbu dan KPK, diharapkan sinergi ini dapat membawa perubahan positif, mewujudkan birokrasi yang melayani masyarakat dengan profesionalisme dan integritas. Langkah-langkah pencegahan yang diambil diharapkan dapat menjadi teladan bagi daerah lain, serta memberikan dampak yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.”
(Team)
