Jambi, Peloporkrimsus.com – Pantauan Media Peloporkrimsus.com dengan Kompass Indonesia Newss dilapangan bahwa pelaksanaan proyek pembangunan rumah khusus dan rumah susun bagi masyarakat provinsi Jambi yang menggunakan dana dari kas APBN ditangani oleh Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Penyediaan Perumahan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan (SNVT PP Ditjen PP) Kementerian PUPR di Kepalai Ir.Tambat Yulis yang pernah menjabat Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR provinsi Jambi, yang mana setiap tahun kerap menjadi sorotan dan perbincangan dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan awak media di Jambi.
Pasalnyapada pekerjaan proyek pembangunan rumah khusus bagi masyarakat miskin diduga ada penyimpangan dan tidak menutup kemungkinan adanya aroma Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) antara oknum di SNVT PP dengan oknum pihak rekanan.
Anehnyalagi, pantauan Tim Media ini bahwa kantor SNVT PP itu setiap tahun pindah di dalam kota Jambi dan sekarang kantor SNVT ini terletak di jalan lingkungan kecamatan Paal Merah kota Jambi.
Hal itu menimbulkan pertanyaan dari sejumlah LSM dan awak media, apakah Kepala SNVT PP sengaja selalu pindah kantor untuk menghindari dari pantauan LSM dan awak media terkait dengan kegiatan proyek yang ditangani disinyalir ada penyimpangan ?
Soal Proyek Pembangunan Rumah Khusus bagi masyarakat miskin di desa Simbur Naik khususnya itu tidak selesai hingga akhir bulan Desember 2019 yang telah ditentukan oleh aturan yang ada telah pernah Media Kompass Indonesia News pada Edisi 796.
Menurut Ketua DPD LSM ABRI provinsi Jambi, Saut Tampubolon, bahwa kondisi cuaca bagus atau buruk mengenai pengelihatan jarak pandang berlalu lintas di darat, air dan udara dapat dilalui oleh pengguna transportasi ditentukan oleh BMKG bukan seperti yang dikatakan Tambat bahwa di perairan jarak pandang tidak jelas untuk dapat dilalui transportasi yang membawa material kebutuhan pembangunan rumah khusus karena kabut asap yang terjadi dikawasan desa Simbur Naik Tanjabtim.
“Kami akan kembali melakukan investigasi dan mengumpulkan data – data terkait dengan pembangunan Rumah Khusus tersebut untuk dilaporkan kepada Bapak Menteri PUPR RI dan aparat penegak hukum setelah penanganan wabah Covid 19 dapat ,” tegas Saut.
Wakil rakyat H.A. Bakri HM,SE anggota DPR RI Dapil Provinsi Jambi yang pernah dikonfirmasi Peloporkrimsus.com melalui telepon seluler (19/3) soal keterlambatan alias Terbengkalai pelaksanaan Proyek Pembangunan Rumah Khusus tahun anggaran 2019 mengatakan, nanti kita ketemu dulu di Jambi, “saya mau turun ke lokasi proyek pembamgunan rumah khusus dan akan ajak kamu turun bila Tambat memperbolehkan, jangan di ekspos dulu,” ujar Bakri.
Sementera Tambat selaku Keoala SNVT Penyediaan Perumahaan dan H. Bakri merupakan anggota DPR RI itu belum dapat dikonfirmasi Peloprkrimsus.com terkait proyek rumah khusus tahun anggaran 2019 yang tidak selesai dikerjakan sesuai dengan kontrak kerja.(Tim)
