Tuban,Peloporkrimsus.com – “Perlu diketahui masyarakat kususnya calon pemohon PTSL, bahwasanya program nasional tersebut ada yang dibiayai oleh pemeritah juga ada yang swadaya dari pemohon seperti halnya belanja pengadaan patok, biaya pemberkasan dan matrai”, penjelasan Lalu Misbah.(30-3-2022, 11:32)
Ada Sosialisasi Sebelum pelaksanaan program PTSL yakni tahapan pembentukan Panitia di tingkat desa, dengan mengundang calon pemohon, serta terdampingi dari BPN, Kejaksaan,TNI/POLRI, untuk membahas dan menentukan tentang kekurangan biaya yang tidak di tanggung oleh pemerintah, seperti belanja pengadaan Patok, biaya pemberkasan dan matrai, alhasil merembuk, muncul kesepakatan biaya tambahan Rp. 400.000, itu merupakan jawaban keputusan kesepakatan yang tidak asing lagi bagi penenerima program PTSL.
Hasil potret penelusuran pewarta, para calon pemohon program PTSL saat dikonfirmasi, pemahaman untuk ikut mendaftar program tersebut, mereka mendapatkan informasi atas pembicaraan dari mulut ke mulut dan kabar angin, alias banyak yang tidak mendapat undangan sosialisasi, “jelentreh calon pemohon bebagai desa penerima program”.
Data yang dihimpun awak media, Kabupaten Tuban dalam periode tahun 2022 mendapat dan mentargetkan untuk menyelasikan kuota 20050 bidang yang tersebar dikecamatan Soko, Rengel, Plumpang dan Merakurak, dengan jumlah yang diterima setiap desa kurang lebih 3000 bidang.
Yudi (kasubag Tata usaha) dan Kelik (bendahara ATR/BPN tuban) Saat dikonfirmasi menjelaskan biaya yang ditanggung pemerintah adalah merupakan biaya jasa teknis untuk menjadi syarat pengajuan menjadi sertifikat, artinya ATR/BPN menjual jasa berproses menjadi sertifikat, bukan Produksi sertifikat (Pengukuran lapangan, biaya data fisik (kordinasi dinas terkait supervisi), biaya pengumpulan data, honor panitia data yuridis panitia ajudikasi dan biaya pemeriksaan tanah serta blangko sertifikat merupakan item-item pekerjaan yang diitanggung pemerintah.(31-03-2022, 11:05).(Muh)
