Gresik,peloporkrimsus.com – Aspirasi sejumlah Kepala Desa (Kades) yang menghadap DPR RI beberapa waktu lalu memunculkan dua garis besar permohonan. Di satu sisi, terdapat kelompok yang mendorong perpanjangan kembali masa jabatan kades, padahal hal perpanjangan masa jabatan telah dikunci dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menetapkan masa jabatan selama 8 tahun per periode.
Di sisi lain, muncul pula tuntutan agar selama masa transisi atau penundaan Pilkades, posisi Penjabat (Pj) Kepala Desa diisi langsung oleh kades petahana (incumbent) yang purna tugas.
Padahal, jika membaca regulasi yang ada, yaitu UU Nomor 3 Tahun 2024 memang ketentuan PJ tidak diatur didalamnya, karena hanya mengatur perubahan sejumlah pasal, salah satunya memperpanjang masa jabatan kades menjadi 8 tahun, dan sama sekali tidak mengubah maupun membahas ketentuan mengenai pengangkatan Pj Kepala Desa.
Dengan demikian, mekanisme pengisian jabatan Pj Kepala Desa sepenuhnya masih tunduk pada ketentuan lama dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan turunannya yang mensyaratkan Pj harus berasal dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Menyikapi dinamika tersebut, Dari Nazar, SH., mengungkapkan bahwa pembahasan ini akan membahas dari sudut pandang permohonan kades petahana yang meminta agar ditunjuk menjadi Pj Kepala Desa.
Langkah tersebut dinilai bertentangan secara frontal dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan berisiko memicu sengketa hukum.
Menurut Dari Nazar, SH,. salah satu Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), regulasi mengenai siapa yang berhak menduduki jabatan Pj Kades sudah dikunci secara ketat oleh undang-undang.
Posisi tersebut hanya diperuntukkan bagi kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bukan mantan kepala desa non-PNS.
Secara normatif usulan agar kades petahana yang habis masa jabatannya langsung diangkat menjadi Pj Kades adalah keliru dan melanggar ketentuan hukum. Aturannya sudah sangat terang benderang, Pj Kades wajib berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Senin (9/11/2026).
Dari Nazar, SH dengan pangilan akrabnya Dari memaparkan, ketentuan tersebut diatur secara berlapis. Pertama, merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1), yang secara eksplisit menyatakan bahwa bupati atau wali kota mengangkat Pegawai Negeri Sipil sebagai penjabat Kepala Desa.
Selain itu, ketentuan ini diperkuat dalam aturan turunannya, yakni Pasal 57 ayat (3) PP Nomor 43 Tahun 2014 serta Pasal 10 ayat (2) Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
Ia kembali menekankan bahwa lahirnya UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Desa tidak menghapus syarat Pj Kades harus dari kalangan PNS.
Ia mengingatkan kepada para pemangku kebijakan di tingkat pusat agar tidak gegabah mengakomodasi desakan politik tersebut tanpa melalui mekanisme revisi peraturan perundang-undangan yang sah.
Jika anggota DPR RI serta eksekutif memaksakan kehendak dengan mengakomodasi pengangkatan Pj Kades dari kalangan petahana yang bukan PNS tanpa mengubah aturan hukumnya maka kebijakan maupun produk hukum pengangkatan tersebut saya pastikan cacat yuridis,” tandasnya”
Langkah itu sangat berpotensi digugat ke ranah hukum, termasuk ke PTUN maupun uji materi oleh masyarakat dan pihak yang berkepentingan,” tegasnya
Oleh karena itu, Dari Nazar mengimbau seluruh pemangku kebijakan tetap berpegang teguh pada asas legalitas dan kepastian hukum demi menjaga kondusivitas serta tata kelola pemerintahan desa yang sah di mata hukum. (FR)
