Bima, Peloporkrimsus.com – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Provinsi Nusa Tenggara Barat bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB menggelar Seminar Ekonomi Syariah. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Akbar Hotel Mutma’innah Kota Bima pada hari Sabtu (27/7) dan dibuka oleh Assisten 1 Bidang Pembangunan dan Perekonomian Setda Kota Bima, Ir. Hj. Rini Indriati, M. Si.K.
Turut hadir Ketua Umum DPP LDII sekaligus Dewan Pertimbangan MUI Pusat, Prof. Dr. KH. Abdullah Syam, M. Sc didampingi Ketua DPW LDII Provinsi Ir. Abdullah A. Karim, M. Si, Asisten 2 Setda Kota Bima, Ir. Hj. Rini Indriyani, M. Si, mewakili Dandim 1608 Bima Pasi Intel Kapten Inf. Seninot Subakti, Kapolres Bima Kota diwakili Kasat Binmas, IPTU M. Yamin dan Kasat Binmas Polres Kabupaten Bima, AKP H. Fandi, dan sejumlah pejabat lainnya dan tamu undangan lainnya.
Ketua Panitia, H. Muh. Saleh, ST., MT dalam laporannya menyampaikan bahwa Seminar Ekonomi Syariah yang mengangkat tema “Gerakan Ekonomi Syariah Menggapai Hidup Berkah Tanpa Riba” itu diikuti oleh sekitar 200 peserta yakni 15 orang dari setiap kabupaten/kota serta pengurus MUI dan FKUB Kota Bima dan Kabupaten Bima.
Ia mengemukakan umat Islam di Indonesia mencapai 86 % dan di NTB sendiri mencapai 96,78 % berdasarkan data BPS 2017, karena itu, bisnis berbasis syariah harus mendapatkan perhatian yang serius untuk menyelamatkan umat agar tidak terjebak dalam usaha-usaha yang mengandung riba.
“Di beberapa negara di Eropa seperti di Inggris dan Prancis saja sudah mendirikan bank-bank dan koperasi syariah. Inggris saja memiliki 26 bank syariah mengapa kita tidak bisa ?,” ucapnya seraya berharap mudah-mudahan 10 DPD LDII yang ada di kabupaten/kota di NTB bisa mewujudkan ekonomi syariah agar terbebas dari transaksi riba.
Ketum LDII Abdullah Syam menyambut baik pelaksanaan Seminar Ekonomi Syariah yang dihelat oleh DPW LDII Provinsi NTB bekerja sama dengan MUI NTB tersebut.
“Mari urusan ekonomi syariah ini kita kuatkan bersama secara intens. Tetapi bukan hanya ekonomi saja yang syariah tetapi semuanya harus syariah. Pembinaan keluarga juga harus syariah dan pembinaan generasi juga harus syariah,” jelasnya.
Asisten Pembangunan dan Perekonomian Setda Kota Bima, Ir. Hj. Rini menyampaikan harapan Walikota Bima agar ekonomi syariah bisa dijalankan oleh seluruh masyarakat di NTB khususnya di Kota Bima.
“Mudah-mudahan NTB bisa mengembangkan ekonomi syariah. Sejatinya ekonomi syariah bukan hanya peran pemerintah tetapi membutuhkan partisipasi semua pihak,” terangnya.
“Harapan kita semoga tumbuh pelaku-pelaku usaha berbasis syariah,” harapnya sembari berharap seminar tersebut dapat membawa manfaat bagi pengembangan usaha berbasis syariah di Provinsi NTB.
Staf MUI NTB, KH. Anang Zainuddin mengapresiasi kegiatan seminar itu. Ia menyampaikan pada dua dasawarsa terakhir perhatian kaum muslimin terhadap syariah secara kaffah mulai meningkat. Karena itu MUI merespon dengan positif sehingga lahir Bank Muamalat sebagai bank pertama berbasis syariah yang diikuti pula oleh sejumlah bank-bank konvensional dan lembaga keuangan dan koperasi.
Diakuinya,MUI membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) yang beranggitakan ahli hukum Islam dan praktisi ekonomi Islam dalam mendorong ekonomi umat serta menggali dan mengkaji praktek ekonomi syariah yang berlangsung di tengah masyarakat.
“Saat ini DSN telah menghasilkan lebih dari 100 fatwa yang berkaitan dengan ekonomi syariah,” ucapnya sembari menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan seminar tersebut.
Untuk diketahui sebagai pemateri dalam acara seminar sehari tersebut Sekretaris MUI Provinsi NTB, KH. Anang Zainuddin, Ketua Dewan Pengawas Bank NTB Syariah, TGH. Ruba’i Ahmad Munawar, Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta, DR. Ardito Bhinadi, M. Sc, dan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Saswadi, MM.(Rif)
