Surabaya,peloporkrimsus.com – Saat ini teridentifikasi bahwa JPU ( Jatim Prasarana Utama ) sebagai anak perusahaan JGU ( Jatim Graha Utama ) yg merupakan salah satu BUMD Pemerintah Propinsi Jawa Timur telah menggerakkan organ atau unit internal perusahannya untuk mendatangi semua SKPD di lingkungan Pemerintah Propinsi Jatim dalam rangka diduga meminta atau mencari proyek, Hal ini diduga sengaja dilakukan di tengah bagaimana pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur sedang getol getolnya memberdayakan bangkitnya UKM dan UMKM serta lingkungan pengusaha kecil untuk bangkit setelah lesunya perekonomian akibat masa pandemi yg telah mendera Bangsa ini selama hampir 1,5 tahun.
Tetapi Kenyataan diatas sangat kontra produktif dengan semangat pemimpin daerah yang menggelorakan kebangkitan dunia usaha,
MAKI melihat sangatlah naif apabila BUMD di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur ( JPU dan JGU ) diduga mencari proyek proyek di lingkungan Pemprov Jatim, dan ini harus menjadi atensi yang sangat serius dari Gubernur Jawa Timur berkaitan dengan policy atau kebijakan yg diambil berkaitan dengan BUMD yang pengen menjadi rekanan project Pemprov Jatim,
” Seperti jeruk makan jeruk, ambil saja semua project pemprov jatim dan gak usah lagi ada rekanan atau asosiasi rekanan ” kata Heru,
Ketua LSM MAKI Jatim Heru Mempertanyakan
apakah langkah BUMD yaitu JPU / JGU ini sudah sepengetahuan Gubernur Jawa Timur sebagai pemegang policy tertinggi dalam struktur tata kelola organisasi BUMD,
“Secepatnya kami akan bersurat ke Gubernur Jawa Timur untuk menanyakan hal itu,” ungkap Heru MAKI.
Sementara itu, di tahun 2020 ketika masa pandemi dimulai dengan diambilnya kebijakan Recofusing total praktis semua rekanan dan penyedia di Jatim hanya bisa mengelus dada dan mencoba untuk bertahan hidup dan banyak yg bangkrut serta ambruk usahanya.
Tahun 2021 saat ini dengan mengusung semangat untuk bangkit sesuai tag line Gubernur Jawa Timur, Rekanan dan penyedia dihadapkan pada kenyataan bahwa mereka harus bertarung secara implermentasi kelengkapan dokumen tender dengan sekelas BUMD ( JPU ).
Oleh sebab itu MAKI juga meminta kepada Gubernur Jawa Timur untuk melakukan audit kinerja serta evaluasi apakah JPU ini sedang kolaps atau bangkrut sehingga memaksakan diri untuk mencari project di lingkungan Pemprov Jatim,
“Kalo memang sudah tidak bisa optimal, ditutup saja anak perusahaan JGU, yaitu JPU ini” seperti yg disampaikan Heru MAKI
( prinsip issuenya seperti itu ).(Red)
