Bima, PH-Krimsus : Isu pungli yang seolah melekat pada Dinas dikbudpora Kabupaten Bima, dari tahun ke tahun semakin terdengar jelas, terutama ketika mendekati ujian dan try out. Padahal try out itu boleh dilakukan boleh tidak karena sifatnya tidak wajib tergantung kemampuan keuangan dan kesiapan sekolah.
Secara finasial, Dinas dikbudpora Kabupaten Bima sudah punya alokasi dana sekitar Rp 400 Jt untuk kegiatan ujian termasuk jika melakukan try out, hanya saja oknum pejabat dinas masih saja keliaran dengan jurus punglinya untuk meraup keuntungan pribadi.
Pungutan liar yang diduga diperintahkan oleh Pejabat Dinas Dikbudpora berkisar antara Rp 30-50rb/siswa dengan jumlah siswa sekitar lebih dari sepuluh ribu orang yang ada di kabupaten bima tersebut dilakukan secara serentak untuk semua sekolah.
Drs. Syafiullah, M. Pd, selaku ketua korwas pendidikan kabupaten bima mengatakan, “Saya mendapat informasi, bahwa di kecamatan Sape, ada siswa yang mengumpulkan uang berkisar Rp 30.000/siswa dengan dalih untuk biaya penggandaan soal, dan transportasi ujian. Padahal, seharusnya jika try out itu wajib dilakukan, Dinas mestinya menghitung dulu berapa jumlah siswa peserta try out, berapa lembar soal per siswa, berapa dana yang disiapkan dinas atau sekolah, dan berapa kekurangannya sehingga kekurangan itulah yang dijadikan dasar untuk menetapkan minimal yang harus dibebankan kepada siswa, bukan semau gue seperti ini” tutur Drs.Syafiullah M.Pd.
Hemat saya, lanjut korwas putra Sape ini, “Kegiatan try out itu jika membebankan pada siswa karena Dinas dan sekolah tidak punya kemampuan anggaran, maka sebaiknya ditiadakan, daripada dipakai sebagai ladang untuk memperkaya diri oknum tertentu”, pungkasnya (MUCH).
