TANAH BUMBU,Peloporkrimsus.com – Jajaran Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu melakukan kunjungan kerja ke kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan, Jumat (23/1). Kunjungan ini bertujuan memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi potensi bencana akibat cuaca ekstrem, khususnya di wilayah pesisir Kabupaten Tanah Bumbu.
Rombongan Komisi III DPRD Tanah Bumbu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi III, I Wayan Sudarma, dan disambut oleh jajaran pejabat BPBD Provinsi Kalimantan Selatan. Pertemuan tersebut difokuskan pada sinkronisasi data kebencanaan serta penguatan kapasitas penanganan bencana antara pemerintah kabupaten dan provinsi.
I Wayan Sudarma menegaskan bahwa koordinasi lintas pemerintahan menjadi langkah strategis untuk meminimalkan risiko dan dampak bencana alam yang sulit diprediksi.
“Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari upaya kami memperkuat kesiapsiagaan daerah. Fokus utama adalah mitigasi bencana untuk menghadapi fenomena cuaca ekstrem yang kerap melanda wilayah pesisir seperti Tanah Bumbu,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi III DPRD Tanah Bumbu menyoroti tiga aspek utama yang menjadi pembahasan bersama BPBD Provinsi Kalimantan Selatan.
Pemetaan Risiko dan Sinkronisasi Data
Pertemuan ini membahas penyelarasan data titik rawan bencana di Tanah Bumbu, termasuk potensi banjir rob dan pasang surut air laut akibat kondisi geografis wilayah pesisir, ancaman angin puting beliung saat masa peralihan musim, serta risiko tanah longsor di kawasan perbukitan dan jalur transportasi utama.
Komisi III juga menekankan pentingnya kesiapan sarana dan prasarana kebencanaan, termasuk optimalisasi Early Warning System (EWS) agar sistem peringatan dini banjir maupun tsunami dapat terintegrasi dengan sistem milik provinsi. Selain itu, dibahas pula kesiapan stok logistik di gudang daerah serta skema dukungan anggaran melalui bantuan keuangan atau hibah provinsi untuk penanganan darurat.
Sebagai langkah jangka panjang, Komisi III DPRD Tanah Bumbu mendorong penguatan Program Desa Tangguh Bencana (Destana). Melalui pendampingan BPBD Provinsi, masyarakat diharapkan mampu melakukan evakuasi mandiri, memahami jalur dan titik kumpul evakuasi, serta mengenali tanda-tanda alam sebelum bencana terjadi.
Komisi III DPRD Tanah Bumbu berharap koordinasi yang terjalin ini dapat memperkuat sistem penanggulangan bencana sehingga respons di lapangan dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan terukur demi keselamatan masyarakat.
Pertemuan tersebut ditutup dengan penyerahan dokumen secara simbolis dan foto bersama di depan Gedung BPBD Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat penanggulangan bencana di daerah.”(Team)
