PALEMBANG, peloporkrimsus.com – Dewan Pimpinan Wilayah BPI KPNPA RI Sumatra Selatan (Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawasan Anggaran Republik Indonesia) segera dilantik oleh pengurus pusat dan segera melaksanakan tugasnya sesuai tupoksi dan Ad/Art lembaga.
Pelantikan itu sendiri akan berlangsung pada 19 Desember 2018 mendatang di hotel Swarna Dwipa Palembang dengan rencana menghadirkan para tokoh nasional seperti Kapolri, Kejaksaan Agung, Kementrian hingga pejabat wilayah Sumsel yakni Gubernur Sumsel, Kapolda Sumsel. Demikian dikatakan oleh ketua SC acara deklarasi Jilun, SH.MH. Disekretariat Bpi jalan musi raya barat no 490 palembang. Acara pelantikan DPW BPI KPNPA RI Sumsel akan dihadiri oleh ratusan tamu undangan dari berbagai kalangan. Pengurus yang akan dilantik juga ada sebanyak puluhan anggota sesumatra selatan. Dan dalam acara pelantikan itu juga akan di adakan workshop full baket data tipikor, yang akan memberikan pelatihan dan perbekalan kepada anggota Bpi bagai mana cara untuk melakukan full baket data yg benar, agar tepat sasaran dan setiap laporan atau temuan anggota Bpi di lapangan bisa di tindak lanjuti oleh aparat terkait, demikian yg di sampaikan sekjen Dpw BPI KPNPA RI sumsel Muhammad Syahabudin. Ketua Dpw BPI KPNPA RI sumsel sendiri Abdul muhin Bsc, sudah di lantik terlebih dahulu di Jakarta.
Ditempat yang sama, ketua harian BPI KPNPA RI pusat Ibeng Kuswandi yang juga didampingi Sekjennya Jatmoko Suwandanu mengungkapkan ada beberapa agenda acara saat pelantikan tersebut diantaranya deklarasi dan pemberian award kepada orang orang yang dinilai layak menerimanya termasuk beberapa kepala daerah Kabupaten Kota yang ada di Sumsel.”Dalam acara “Work Shop” tersebut Bpi mengundang beberapa narasumber, antara lain pihak Pemerintah, KPK, Kemenkumham dan lainnya. Kita berperan menyangkut kinerja pemerintah sejauh ini. Rekan di Sumsel akan kami minta terkait kinerja pemerintah di Sumsel. Award juga diberikan kepada beberapa kepala daerah, kapolda, kakanwil dan kajati, yang sudah kami teliti melalui tim untuk menilai hal tersebut.
“Secara garis besar pimpinan pusat mendukung apa yang sudah dikerjakan DPW Sumsel dan atas kinerja mereka meski belum secara resmi dilantik. Berdirinya BPI di pusat sejak tahun 1998 nama awal kami dulu BIP kemudian 2005 berubah jadi BPI KPNPA kami terkait anggaran dari pusat hingga daerah, dengan bekerjasama dengan pihak kepolisian, Kejaksaan dan lainnya. Hingga saat ini sudah ada kepengurusan di 28 Provinsi di Indonesia terakhir dilaksanakan pelantikan di Sumut”,ucap Ibeng.
Sementara itu, Ketua DPW BPI KPKNA Sumsel Abdul Muhin, SH.MH. Menambahkan jika pihaknya di seluruh Sumsel juga telah berkoordinasi serta membuktikan segala macam kinerja pemerintah yang ada di Sumsel berhubungan dengan tindak pidana korupsi dan lainnya. Bentuk pencegahan juga kami lakukan dengan pemantauan melalui paket data.” Selama ini juga kami telah menyampaikan beberapa kasus ke Kejagung dan lainnya. Kami siap bekerjasama dengan instansi lainnya, pemerintah, LSM, Wartawan dan lainnya,” papar dia.
“Ada 60 orang yang akan dilantik nanti. Saya dilantik 2016 lalu dihotel Santika Jakarta. Misi kami sendiri full paket data, mencerdaskan bangsa, pembinaan khususnya dalam hal tindak pidana korupsi, Pungli. Kami bersinergi dengan aparatur aparat hukum. Di Sumsel kami menilai kini tindak pidana korupsi meningkat dari sebelumnya, bahkan kami pula sudah punya target instansi yang melakukan tindak korupsi ini. Beberapa kepala daerah yang terindikasi penggunaan anggaran yang salah. Laporan sudah kami buat dan telah disampaikan ke kejaksaan. Dan salah satunya di Kejagung,” tegas dia.
Menurut Muhin, pihaknya juga secara fakta telah menjalankan tugasnya dalam hal pemantauan, penelitian hingga menemukan berbagai indikasi tindak pidana korupsi serta lainnya.” BPI juga melakukan nawacita pak Jokowi, seperti hal guna hutan yang pada porsinya secara benar,” tutupnya. Senin,17/12/2018. (Ian)
