BATULICIN,peloporkrimsus.com –Antrean kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite di SPBU 64.721.01 Pagatan, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, disebut bukan lagi pemandangan sesekali. Kondisi tersebut hampir setiap hari terlihat dan kini mulai memunculkan pertanyaan serius mengenai pengawasan distribusi BBM bersubsidi.
Pantauan redaksi pada Rabu, 19 Agustus 2026, saat melintasi Jalan Nasional di kawasan Pagatan, memperlihatkan antrean kendaraan di SPBU tersebut memanjang hingga ke luar area pengisian. Antrean bahkan terlihat sangat panjang dan disebut warga hampir mencapai satu kilometer.Kondisi itu membuat akses jalan di sekitar SPBU ikut dipadati kendaraan yang menunggu giliran mendapatkan BBM.
Sejumlah warga yang ditemui mengaku semakin sulit mendapatkan Pertalite. Mereka menyebut antrean panjang hampir setiap hari membuat masyarakat pengguna kendaraan pribadi seolah tidak memiliki banyak kesempatan untuk mendapatkan BBM bersubsidi tersebut.
“Kami hampir tidak punya kesempatan mendapatkan Pertalite. Kalau tidak datang dan mengantre lama, belum tentu kebagian,” keluh seorang warga.
Di tengah kondisi tersebut, muncul pula dugaan praktik pelangsiran BBM bersubsidi. Warga menduga terdapat kendaraan tertentu yang berulang kali mengantre untuk mendapatkan BBM, kemudian BBM tersebut dijual kembali melalui stasiun pengisian mini maupun secara eceran menggunakan botol dan jeriken.
Dugaan inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan: jika praktik pembelian berulang oleh pelangsir memang terjadi, sejauh mana pengawasan dilakukan di SPBU?
Persoalan distribusi BBM bersubsidi di Tanah Bumbu sendiri sebelumnya telah menjadi perhatian DPRD. Bahkan, Komisi II DPRD Tanah Bumbu telah dua kali menggelar rapat membahas persoalan sulitnya masyarakat memperoleh Solar dan Pertalite.
Dalam rapat terakhir, Komisi II DPRD Tanah Bumbu bersama Pertamina Regional Kalimantan Selatan, pengelola SPBU se-Tanah Bumbu dan Organda Penyaluran BBM membahas persoalan distribusi BBM bersubsidi.
Ketua Komisi II DPRD Tanah Bumbu, Andi Erwin Prasetya, menilai praktik pelangsiran BBM bersubsidi masih marak terjadi di lapangan. Ia juga menyoroti kemungkinan penyalahgunaan sistem barcode MyPertamina oleh pihak yang melakukan pembelian berulang.
Menurut Andi Erwin, kondisi tersebut berpotensi membuat distribusi BBM subsidi tidak tepat sasaran dan pada akhirnya masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru kesulitan mendapatkan BBM.
Sorotan DPRD tersebut kini kembali relevan dengan kondisi yang terlihat di SPBU 64.721.01 Pagatan.
Sebab, apabila antrean panjang terjadi hampir setiap hari sementara masyarakat masih kesulitan mendapatkan Pertalite, maka persoalannya tidak cukup hanya dijawab dengan alasan tingginya kebutuhan masyarakat.
Pertamina Regional Kalimantan Selatan perlu menjelaskan bagaimana sistem pengawasan distribusi BBM subsidi di SPBU tersebut berjalan, termasuk bagaimana mendeteksi pembelian berulang dan mencegah BBM subsidi berpindah tangan untuk dijual kembali.
Demikian pula pihak pengelola SPBU 64.721.01 Pagatan perlu memberikan penjelasan mengenai langkah pengawasan yang dilakukan terhadap kendaraan yang diduga melakukan pembelian berulang.
Pertanyaan yang kini muncul di tengah masyarakat sederhana: mengapa setelah persoalan ini dua kali dibahas DPRD, antrean Pertalite di Pagatan masih terus terjadi dan diduga praktik pelangsiran belum juga teratasi?
Redaksi membuka ruang klarifikasi bagi pengelola SPBU 64.721.01 maupun Pertamina Regional Kalimantan Selatan untuk memberikan penjelasan mengenai kondisi tersebut.”(Team)
