Surabaya , PH- Krimsus : Oknum PNS,Kab.Sidoarjo, Eddy Giharto,selaku KA.UPT pasar Krian, ternyata kebal hukum pasalnya meski tersandung kasus perselingkuhan dengan janda cantik yang berinisial S, dan sempat di muat media PELOPOR ,pada edisi ( Mei dan Juni) juga beberapa media yang ada di Sidoarjo,pihak Pemda Sidoarjo,hingga kini terkesan masuk angin guna menjatuhkan sanksi berupa pemecatan terhadap Eddy Giharto. Dugaan secara tidak langsung, Eddy Giharto telah melakukan loby terhadap beberapa institusi Pemerintah ( Pemda Sidoarjo),yang memiliki wewenang agar dirinya lolos atau bebas dari sanksi yang setimpal yaitu pemecatan.
Bahkan,pada edisi Minggu,(9/7/2017), melalui salah satu koran harian terbesar,memuat pemberitaan KA.UPT Pasar Krian, terkait progres bantuan gerobak guna pengelolaan sampah pasar dan progres tersebut adalah ide kreatif sang Eddy Giharto,selaku KA.UPT Pasar.Atas dasar pemuatan berita tersebut janda cantik berinisial S, kembali menyoal dan meragukan kinerja dari beberapa institusi yang terkait. Melalui pesan singkatnya terhadap awak media PELOPOR, Ia mengatakan semua bukti-bukti sudah di berikan ke Inspektorat dan BKD, bahwa Eddy pernah melakukan kumpul kebo (perzinahan ) dengan nya, serta pengakuan Eddy terhadap janda S, melalui telepon gengam yang di record, kalau Eddy sengaja mengelabuhi janda S dengan pernyataan Eddy sudah pisah dengan istri, atas dasar bukti-bukti tersebut, yang sudah di sodorkan ke Inspektorat dan BKD, adalah bukti yang bisa di katakan lebih dari cukup, ujarnya meniru kalimat dari salah satu oknum di BKD.
” para pihak institusi yang terkait, Inspektorat maupun BKD hanya memberi jawaban kepada janda S, kalau surat sanksi sudah jatuh di Bupati Sidoarjo, tinggal nunggu tanda tangan”. Ujarnya mengutip kalimat dari BKD. Di ruang yang lain saat janda S, mencoba konfirmasi ke Bupati Sidoarjo, melalui telepon genggam nya memaparkan Bupati Sidoarjo, malah memarahi janda S, mengapa kok mau sama Eddy? tidak hanya itu, dalam penuturan Bupati Sidoarjo, perselingkuhan bukan urusan Bupati tapi urusan BKD, paparnya. Ia menambahkan, Bupati sempat menantang janda S, dengan kalimat kamu mau mutasi dan memecat PNS pegawai saya? , kamu siapa? Ujar janda S, menirukan kalimat dari seorang Bupati.
Dalam hal ini, semua abdi negara dari institusi satu dengan yang lain saling lempar bola panas guna cuci tangan atas tanggung jawab yang di embannya sebagai abdi negara. Dalam waktu dekat janda S akan melayangkan surat pengaduan ke Komnas HAM, Mendagri, Gubernur Jatim, KPK lembaga anti rasuah serta seluruh media cetak ataupun elektronik yang ada di Indonesia.**MET.
