TANAH BUMBU,Peloporkrimsus.com – Perubahan perilaku masyarakat dalam bertransaksi yang semakin beralih ke sistem digital menjadi perhatian serius Ketua Badan Kehormatan DPRD Tanah Bumbu, Abdul Rahim. Ia menilai, layanan publik di daerah, khususnya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), perlu segera beradaptasi dengan menyediakan fasilitas pembayaran non-tunai.
Sorotan tersebut mencuat dari pengalaman di lapangan yang dinilai merepresentasikan kondisi nyata masyarakat. Seorang jurnalis terpaksa keluar dari antrean pengisian bahan bakar karena tidak membawa uang tunai, sementara SPBU yang dikunjungi belum menyediakan opsi pembayaran digital. Pengalaman ini kemudian disampaikan kepada Abdul Rahim di sela Rapat Paripurna DPRD, Kamis (23/4/2026).
Diskusi yang awalnya berlangsung santai di ruang rapat lantai dua kantor DPRD berkembang menjadi pembahasan serius terkait kebutuhan layanan publik masa kini. Sejumlah jurnalis yang hadir turut memberikan pandangan, menegaskan bahwa transaksi digital telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat.
Abdul Rahim menilai, perkembangan ini seharusnya menjadi perhatian bagi pengelola SPBU. Ia membandingkan dengan sektor ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart yang telah lama menyediakan berbagai metode pembayaran non-tunai.
“Di minimarket saja pembayaran digital sudah menjadi standar. Ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah siap dengan sistem non-tunai,” ujarnya.
Fenomena tersebut bahkan telah merambah sektor informal. Seorang wartawan dalam diskusi tersebut menyebutkan bahwa pedagang kecil kini telah menggunakan QRIS sebagai alat transaksi.
“Pedagang kaki lima hingga penjual keliling pun sudah banyak yang menggunakan QRIS. Ini menandakan adopsi teknologi berjalan sangat cepat,” ungkapnya.
Menurut Abdul Rahim, kondisi ini menjadi indikator kuat bahwa layanan SPBU harus segera berbenah. Ia menegaskan, keberadaan pembayaran non-tunai bukan lagi sekadar inovasi tambahan, melainkan kebutuhan dasar dalam pelayanan publik modern.
Ia juga mencontohkan pengalaman di kota lain seperti Banjarmasin dan Banjarbaru, di mana SPBU milik Pertamina telah menyediakan fasilitas pembayaran digital.
“Di beberapa kota, pembayaran non-tunai di SPBU sudah menjadi hal biasa. Tanah Bumbu sudah saatnya mengikuti perkembangan ini,” katanya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa perubahan pola transaksi masyarakat berlangsung cepat dan tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, penyedia layanan publik dituntut untuk mampu merespons secara adaptif.
“Ini bukan sekadar mengikuti tren, tetapi menyesuaikan layanan dengan kebutuhan masyarakat saat ini,” tegasnya.
Transformasi digital, lanjutnya, merupakan keniscayaan di tengah perkembangan teknologi yang pesat. Kehadiran sistem pembayaran non-tunai diyakini dapat meningkatkan efisiensi layanan, mengurangi antrean, serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat.
Di tengah arus digitalisasi yang semakin kuat, layanan publik dituntut untuk terus relevan dan responsif. Ketika berbagai sektor, termasuk usaha mikro dan kecil, telah lebih dahulu mengadopsi teknologi pembayaran modern, SPBU sebagai layanan vital diharapkan tidak tertinggal.
Situasi ini menjadi refleksi bahwa adaptasi teknologi bukan hanya soal inovasi, tetapi juga upaya memenuhi ekspektasi masyarakat yang terus berkembang. Tanpa pembaruan yang cepat dan tepat, bukan tidak mungkin layanan yang ada akan ditinggalkan, seiring meningkatnya kebutuhan akan transaksi yang praktis, cepat, dan efisien”(Team)
