Kotabaru,peloporkrimsus.com – Menurun nya harga jual Tandan Buah Segar (TBS) Sawit milik Petani swadaya akibat dampak larangan ekspor minyak goreng dan CPO berserta turunan produk kelapa sawit, menjadi perhatian anggota DPRD Kotabaru, Rabbiansyah (Robi), Sabtu (14/05/22).
Menurut Robi UU Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum adalah dasar hukum bagi teman-teman dalam menyuarakan pendapatnya atau dalam bahasa lain demo, jadi sah-sah saja teman-teman menyuarakan terkait masalah anjlok dan tidak diterima lagi TBS masyarakat dengan alasan tangki-tangki CPO perusahaan sudah penuh akibat tidak bisa ekspor bahan baku minyak goreng keluar sesuai intsruksi Presiden RI.
Ketua DPRD bersama Anggota Dewan lainnya juga sudah menjalankan fungsinya membawa masalah tersebut ke level Propinsi, terbukti adanya pertemuan Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru dengan Disbun Propinsi Kalsel, dilanjutkan dalam minggu lalu adanya pemanggilan seluruh SKPD yang membidangi perkebunan serta perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk dimintai penjelasan terkait banyaknya informasi PKS yang tidak menerima TBS masyarakat dengan dalih penampungan CPO mereka sudah penuh.
Masyarakat petani sawit yang dinaungi Asoaiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) DPD Kabupaten Kotabaru punya hak mendapatkan penjelasan dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Kotabaru langkah apa yang sudah dilakukan Pemda terkait masalah harga dan ditolaknya sawit-sawit masyarakat. (tim)
