Tanah Laut,Peloporkrimsus.com – Menindaklanjuti aksi demonstrasi mahasiswa yang sempat berlangsung beberapa waktu lalu, DPRD Kabupaten Tanah Laut bergerak cepat dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan turun langsung ke lapangan pada Senin (26/05/2026) guna melakukan investigasi tatap muka bersama para nelayan di Desa Kuala Tambangan.
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran DPRD Tanah Laut, aparat penegak hukum (APH), instansi pemerintah terkait, serta pihak yang berkaitan dengan pengelolaan SPBUN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan). (Pengangkut )Kehadiran rombongan pemerintah disambut antusias masyarakat dan para nelayan yang sengaja tidak melaut demi menyampaikan langsung berbagai keluhan yang selama ini mereka rasakan.
Salah seorang nelayan yang meminta identitasnya disamarkan, sebut saja (A), mengaku senang karena akhirnya pemerintah turun langsung mendengar aspirasi masyarakat.
“Kami hari ini tidak melaut karena dapat kabar DPRD turun langsung ke desa. Kami senang sekali akhirnya bisa menyampaikan keluhan kami secara langsung,” ujarnya.
Kedatangan DPRD bersama instansi terkait bertujuan memastikan kondisi riil di lapangan sekaligus menelusuri berbagai informasi yang beredar mengenai dugaan ketidaktepatan penyaluran BBM subsidi bagi nelayan di SPBUN Kuala Tambangan.
Dalam proses investigasi tersebut, anggota DPRD bersama APH melakukan sesi tanya jawab secara terbuka kepada para nelayan. Setiap nelayan diminta memberikan keterangan terkait mekanisme pengambilan BBM subsidi, penggunaan barcode, hingga keberadaan logbook penyaluran.
Hasil sementara dari keterangan para nelayan menunjukkan adanya kesamaan jawaban. Beberapa nelayan mengaku barcode dan logbook tidak berada di tangan mereka sebagaimana mestinya.
“Barcode itu bukan kami yang pegang, logbook juga bukan di tangan nelayan. Setahu kami semua dipegang admin pengelola SPBUN,” ujar salah satu nelayan di hadapan tim investigasi.
Nelayan lainnya berinisial H juga menyampaikan bahwa seharusnya barcode dan logbook berada dalam penguasaan nelayan sebagai penerima BBM subsidi.
“Seharusnya nelayan yang pegang barcode dan menulis sendiri jumlah liter BBM yang diterima di logbook. Tapi kami tidak tahu mekanismenya seperti itu. Yang kami tahu, ada yang dapat 60 liter, ada yang cuma 30 liter setiap kali BBM datang,” ungkapnya.
Masyarakat berharap hasil investigasi DPRD, APH, Pertamina, dan BPH Migas dilakukan secara terbuka dan transparan. Mereka meminta apabila ditemukan adanya penyimpangan distribusi BBM subsidi, maka proses hukum harus dijalankan tanpa pandang bulu.
“Kami berharap yang benar dibenarkan dan yang salah disalahkan. Kalau memang ada penyalahgunaan BBM subsidi atau dugaan manipulasi data, kami minta APH transparan menindaklanjutinya. Kami ini orang kecil, tidak paham hukum, kami hanya tahu mencari ikan untuk keluarga,” ujar warga lainnya.
Apabila dalam proses penyelidikan ditemukan adanya dugaan manipulasi data, penyalahgunaan kewenangan, penguasaan barcode secara tidak sah, hingga indikasi penggelapan atau penyelewengan distribusi BBM subsidi, maka hal tersebut dapat berpotensi melanggar sejumlah ketentuan hukum. Di antaranya Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terkait penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM subsidi, serta ketentuan dalam KUHP mengenai dugaan pemalsuan data, penggelapan, ancaman, maupun dugaan penguasaan barang milik orang lain tanpa hak apabila terbukti ada unsur pidana.
Selain itu, beberapa warga juga menyampaikan penolakan terhadap pengelola SPBUN saat ini. Mereka berharap pemerintah daerah bersama pihak Pertamina melakukan evaluasi menyeluruh demi menghindari konflik berkepanjangan di tengah masyarakat nelayan.
“Kami tidak ingin lagi pengelolaan seperti sekarang terus berulang. Persoalan ini sudah bertahun-tahun terjadi. Kadang berubah sebentar, setelah itu kembali lagi seperti semula,” ungkap salah seorang warga.
Warga juga mengaku khawatir untuk berbicara lebih jauh karena takut mendapat tekanan maupun ancaman. Bahkan sebagian masyarakat menduga adanya pihak-pihak tertentu yang diduga membekingi persoalan tersebut.
“Kami rakyat kecil takut bersuara. Kami takut kalau terlalu terbuka nanti justru kami yang dipermasalahkan,” ujar seorang warga dengan nada penuh harap agar pemerintah benar-benar hadir melindungi masyarakat kecil.
Para nelayan berharap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dapat memberikan perhatian serius terhadap nasib mereka. Menurut warga, kehidupan nelayan sangat bergantung pada akses BBM subsidi yang adil dan tepat sasaran demi menunjang aktivitas melaut serta memenuhi kebutuhan keluarga.
Kegiatan investigasi dan tatap muka tersebut berlangsung sekitar dua jam dalam suasana aman, tertib, dan kondusif. Masyarakat mengaku lega karena selama bertahun-tahun persoalan distribusi BBM subsidi kerap memicu ketegangan setiap kali pasokan BBM datang.
Kini masyarakat menaruh harapan besar kepada DPRD Tanah Laut, pihak Pertamina, BPH Migas, dan aparat penegak hukum agar hasil investigasi benar-benar memberikan perubahan nyata demi masa depan nelayan yang lebih baik.”(Tim)
