Surabaya,peloporkrimsus.com – Pasca penangkapan SHT dalam pusaran kasus korupsi ijon hibah, Heru MAKI secepatnya akan bersurat ke KPK resmi untuk bisa menemui SHT, ada 3 hal yang akan dibicarakan dengan SHT apabila diberikan kesempatan bisa menemui beliau atas ijin KPK, adapun ketiga hal yang menjadi pembahasan adalah :
1. MAKI Jatim dengan Koordinator Bidang Hukum MAKI Jatim siap memberikan pendampingan hukum kepada SHT dan tersangka korupsi ijon hibah yang lain, dengan syarat SHT harus mrmbuka semua bagaimana peran anggota dewan yang lain dan peran dari OPD Pemprov Jatim yang berkaitan dengan ijon hibah tersebut. ” buka semuanya dengan terang benderang dan jangan ada yang ditutup tutupi, maka MAKi Jatim siap memberikan legacy hukum secara gratis,” ungkap Heru MAKI.
2. MAKI Jatim juga akan berusaha “menyelamatkan” program hibah aspirasi dewan ini untuk program hibah yang belum terlaksana. ” kita akan kawal semua program hibah aspirasi dewan yang belum dan akan terlaksana, ini yang penting dan utama, karena sebenarnya hibah itu sangat dibutuhkan masyarakat penerima bantuan,”ujar Heru MAKI
3. Berkoordinasi dengan KPK untuk kasus kasus yang selama ini masih belum berjalan maksimal seperti kasus Penerangan Jalan Umum ( PJU ) lamongan yang melibatkan Dishub Jatim sesuai temuan BPK. ” kasus PJU masih jalan di tempat,saya minta KPK turun untuk melakukam investigasi hal itu, karena saya dengar SHT juga terlibat dalam hal itu,” ungkap Heru MAKI.
Insya Allah senin tgl 19 Desember 2022, surat lewat pengurus MAKi akan kami kirimkan langsung ke Gedung Merah Putih.
Heru MAKI berharap semua stakeholder di lingkungan Pemprov Jatim bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kasus SHT ini dan cepat melakukan evaluasi menyeluruh. ” saat ini saya sudah tanda tangan surat tugas khusus untuk Bidang Litbang MAKI terkait mempelajari secara utuh struktur policy dan struktur organisasi dari Hibah aspirasi dewan dan hibah dari Gubernur Jawa Timur serta saya minta dengan kekuatan full team bidang Litbang MAKI Jatim untuk turun juga melihat semua progres hibah baik lewat DPRD Jatim ataupun dari Gubernur Jawa Timur,” terang heru MAKI.
Sesuai dengan slogan menuju Indonesia Putih dari Korupsi, MAKI Jatim akan lebih maksimal lagi dalam melakukan Pengawasan dan controling semua penggunaan anggaran APBN, APBD 1 dan II dalam program pembangunan Jawa Timur.(Red)
