Yogyakarta,peloporkrimsus.com – Kepala Staf Korem (Kasrem) 072/Pamungkas Kolonel Inf Hotlan Maratua Gurning S.I.P mewakili Danrem 072/Pamungkas hadir dalam acara penyerahan Daftar Isian Perencanaan Anggaran (DIPA) Petikan dan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun 2023 di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. Senin, 5 Desember 2022
DIPA dan TKD diserahkan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X kepada para pimpinan Satuan Kerja (Satker) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bupati/Wali Kota se-DIY, dengan total anggaran DIPA dan TKD sebesar Rp.22,05 triliun ini adalah jawaban atas tantangan kondisi perekonomian yang diperkirakan akan menghadapi peningkatan risiko global.
Sri Sultan menyebutkan, APBN 2023 didesain bersifat optimis dan tetap waspada. Belanja, pendapatan, serta pembiayaan harus fleksibel, menyediakan ruang fiskal sebagai daya redam yang efektif, untuk mengantisipasi ketidakpastian. Penyaluran Transfer ke Daerah terus diarahkan pada basis kinerja, seperti Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa, yang bersifat investasi dan berkontribusi secara langsung bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat, sampai dengan level terendah, yaitu Desa/Kalurahan.
“Alokasi anggaran, baik melalui belanja Kementerian/Lembaga maupun transfer ke daerah, diharapkan secara langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, melalui program-program prioritas pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, program di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, dan pertahanan keamanan,” jelas Sri Sultan.
Pada tahun 2023, APBN akan mendorong kelanjutan program pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural. Terdapat 6 fokus utama pemulihan ekonomi yaitu penguatan kualitas SDM yang terampil, produktif, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan. Selain itu ada akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial. Selanjutnya melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi yaitu di bidang energi, pangan, konektivitas, dan transportasi.
Fokus selanjutnya adalah pembangunan infrastruktur untuk mendukung sentra ekonomi baru, termasuk Ibu Kota Nusantara. Kemudian ada revitalisasi industri yang mendorong hilirisasi peningkatan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi dan berbasis ekspor. Terakhir, pemantapan efektivitas implementasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.
Akuntabilitas kinerja menurut Sri Sultan menjadi prasyarat mewujudkan Good Governance. Hal ini berkaitan erat dengan bagaimana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara untuk kemanfaatan, kesejahteraan, dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu Pemda DIY mempunyai kebijakan untuk mengapresiasi langkah-langkah efisiensi pada pelaksanaan anggaran, seiring dengan transformasi fokus “dari kerja menjadi kinerja”, serta “dari output menjadi outcome”. Efisiensi pelaksanaan anggaran menjadi indikator penilaian tersendiri, dalam kontek penilaian kinerja.
“Saya mengajak seluruh jajaran dan sumber daya yang kita miliki, untuk konsisten mengawal pemulihan ekonomi, tanggap terhadap risiko ketidakpastian, dengan mengedepankan optimalisasi pelaksanaan anggaran,serta tetap mematuhi setiap ketentuan,” papar Sri Sultan.
Gubernur DIY menekankan untuk memegang prinsip “saiyeg saeka kapti”, seiring tekad “Tatas, Tutus, Titis, Titi Lan Wibawa” dalam melaksanakan pembangunan. Dirinya optimis DIY mampu merealisasikan amanat masyarakat melalui sinergitas APBN/APBD, dengan membawa kemanfaatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (Her).
