Kotabaru,Peloporkrimsus.com – DPRD Kotabaru menerima Aliansi Kawal Kompensasi Tambang Pulau Laut (AK2TPL) menyalurkan aspirasi masyarakat melalui forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung DPRD Kotabaru, 01/04/2024.
RDP dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis didampingi perwakilan Forkopimda, Staf Ahli Bupati serta dihadiri oleh anggota Dewan, AK2TPL, Dinas Kesehatan, Perwakilan Sebuku Coal Group (SCG) dan undangan lainnya.
Diawal penyampaian pendapatnya, Koordinator AK2TPL, Rahmat Iswanto mengapresiasi atas terealisasinya beberapa pembangunan fasilitas umum menggunakan dana kompensasi dari kegiatan tambang SCG.
“Sebelumnya kami mengapresiasi pihak SCG yang sudah berkomitmen menyalurkan dana kompensasi dan pihak lain yang mendorong sehingga ini sebagian sudah terealisasi dan bisa dinikmati masyarakat,” Ujar Rahmat
Namun terlepas dari itu, lanjut Rahmat ada beberapa item dalam MoU sampai saat ini tidak tersentuh bisa dikatakan 0 rupiah, padahal itu item utama, yang menyangkut hajat hidup orang bayak di Kotabaru, yaitu terkait dengan pembangunan Rumah sakit., sampai saat ini tidak ada kejelasan.
Diakhir tahun 2022, kami audiensi dengan Dinas PUPR selaku ujung tombak dalam perencanaan proyek dana kompensasi.
Kami dijanjikan diakhir tahun 2023 bahwa pembangunan rumah sakit akan dimasukan untuk realisasi selanjutnya.
“Tapi sampai saat ini belum ada kejelasan terkait pembangunan Rumah sakit” ujar Rahmat.
Senada Dengan Rekannya, anggota tim AK2TPL, Wahyu Setiadi juga mengeluhkan kinerja tim percepatan dana kompensasi, yang menggarap proyek-proyek kecil dan tidak prioritas yang bisa dikerjakan oleh dana APBD, namun di kerjakan dengan dana kompensasi.
“Selesaikan dulu pembangunan Rumah Sakit menggunakan dana kompensasi, setelah itu silahkan kerjakan proyek-proyek lainnya,” ujar wahyu dengan nada tegas.
Ditempat yang sama, Staf Ahli Bupati Zainal Arifin mengatakan kepada awak media ini bahwa pemerintah optimis untuk mulai mengerjakan pembangunan Rumah sakit stagen mulai tahun 2024 ini.
“Yang pertama dikerjakan pemerintah adalah melakukan mereview master plan, kemudian kita susun Detail Engineering Design (DED), dan menghitung berapa pembiayaannya, setelah itu baru kami sampiakan kepada pihak SCG” tutup Zainal.(Tim)
