BATULICIN,Peloporkrimsus.com – Komisi III DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menggelar rapat kerja dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk membahas strategi efisiensi anggaran pada Tahun Anggaran 2025. Pertemuan yang berlangsung pada Kamis (6/2/2025) itu dipimpin oleh Anggota DPRD, Andi Asdar Wijaya, serta dihadiri oleh Kepala Dinas PUPR, Hernadi Wibisono, dan Kepala Bidang Bina Marga, Amirudin.
Fokus Pembahasan: Optimalisasi Anggaran
Dalam rapat tersebut, Komisi III DPRD dan Dinas PUPR menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang lebih efisien sesuai dengan arahan pemerintah pusat. Presiden RI sebelumnya telah menginstruksikan penghematan belanja negara dengan memangkas pengeluaran yang tidak berdampak langsung pada pelayanan publik.
Beberapa poin utama yang menjadi fokus pembahasan, antara lain:
✅ Optimalisasi Anggaran
Evaluasi menyeluruh terhadap belanja daerah agar dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
✅ Pengurangan Belanja Non-Prioritas
Anggaran untuk kegiatan seremonial dan perjalanan dinas akan dikurangi hingga 50% guna memastikan efisiensi dan efektivitas pengeluaran.
✅ Selektivitas dalam Dana Hibah
Pemerintah daerah diminta lebih selektif dalam pemberian hibah serta mengalokasikan dana transfer sesuai dengan kebutuhan prioritas pembangunan.
✅ Transparansi dan Akuntabilitas
Setiap proses penganggaran harus dilakukan secara transparan, dengan mengutamakan prinsip akuntabilitas agar penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan strategi efisiensi ini, diharapkan kualitas pembangunan di Tanah Bumbu semakin meningkat, terutama dalam penyediaan infrastruktur dan layanan publik. Pengelolaan anggaran yang lebih efektif akan memastikan program-program prioritas berjalan optimal dan tepat sasaran.
Sebagai tindak lanjut, DPRD dan Dinas PUPR sepakat untuk terus meningkatkan koordinasi guna memastikan kebijakan efisiensi ini dapat diimplementasikan dengan baik. Langkah ini diharapkan menjadikan Tanah Bumbu sebagai contoh daerah yang sukses dalam pengelolaan anggaran yang transparan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.”(Team)
