Probolinggo,peloporkrimsus.com – Perpanjangan masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19 level 4 mendapat perhatian dari beberapa pihak. Salah satunya dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (Lira) Kabupaten Probolinggo.
Aktivis pegiat antikorupsi ini menilai, perpanjangan PPKM Darurat level 4 sama halnya dengan membunuh berbagai sektor. Tidak hanya bagi para pengusaha, ataupun juga pedagang melainkan bagi para aktivis yang sejatinya merupakan mitra untuk mengawal roda kepemerintahan.
Sebagaimana disampaikan oleh Plt Gubernur Lira Jawa Timur (Jatim) Bambang Asraf saat menghadiri acara debat konstitusi yang diselenggarakan oleh LSM Lira Kabupaten Probolinggo, Sabtu (7/8/2021). Menurut dia, kebijakan PPKM saat ini bisa membunuh daya nalar kritis secara sistematis.
“Dalam kebijakan PPKM kali ini seperti ada proses pembunuhan secara pelan-pelan dan sistematis, maka dari itu kami (Lira) menolak kebijakan itu. Sehingga adanya debat konstitusi ini merupakan langkah yang harus jadi trending topik dalam internal kita,” karena wadah ini membantu daya nalar yang edukatif dan informatif kata Assraf.
Kedepannya, Bambang Assraf berharap agar seluruh anggota LSM Lira Kabupaten Probolinggo lebih bisa memberi wawasan pada saat debat konstitusi. Sebab, menurut dia, kegiatan ini sudah mendapat apresiasi dari jajaran pengurus Lira di daerah Surabaya khususnya Jawa Timur.
“Kegiatan ini sangat tepat diselenggarakan pada momen kali ini, maka dari itu pelajari betul konsepnya karena acara seperti ini sangat baik sekali. Jika memang nanti ada kekurangan tinggal kita perbaiki bersama-sama,” ungkap pria yang sekaligus Walikota LSM Lira Surabaya ini.
Sementara itu, Bupati LSM Lira Probolinggo, Syamsuddin mengatakan, penyelanggaraan debat konstitusi sejatinya agar anggotanya tetap bisa eksis mengawal kebijakan pemerintah yang menjadi mitranya di tengah-tengah masa dan situasi sulit saat ini.
“Dengan begini kita tetap eksis dengan saling bertukar wawasan tentunya dengan kesempurnaan data-data. Oleh karena itu, agenda debat konstitusi selanjutnya kami akan hadirkan praktisi hukum dan mahasiswa untuk membahas kebijakan pemerintah, salah satunya terkait vaksin,” tegas Syamsuddin.(man)
