Home Berita PEMBANGUNAN PELATIHAN UPT.PTPI PROBOLINGGO TAHAP II PERLU DISOROTI BPK.

PEMBANGUNAN PELATIHAN UPT.PTPI PROBOLINGGO TAHAP II PERLU DISOROTI BPK.

777
0

Probolinggo, PH-Krimsus : Keberadaan sarana dan prasarana sebagai penunjang keberasilan dinas perikanan dan kelautan provinsi jawa timur dalam memberikan kontribusi pada masyarakat terutama masyarakat nelayan makin menunjukkan eksistensinya,hal ini juga termasuk program dan kegiatan dan terulang dalam rancana kerja dinas perikanan dan kelautan provinsi jawa timur tahun 2017 yang disusun berdasarkan kebijakan umum APBD (KUA-APBD)dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS)provinsi jawa timur tahun 2017 dan menjadi dasar proses penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD)provinsi jawa timur khususnya pada dinas perikanan dan kelautan provinsi jawa timur.

Pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan didaerah,salah satu dari program tersebut yakni dengan adanya pembangunan gedung pelatihan UPT pengembangan teknologi penangkapan ikan(PTPI)dimayangan probolinggo yang bersumber dari APBD provinsi jawa timur senilai RP.2.952.890.000 tahun anggaran 2017.

Diharapkan gedung bernilai milyaran ini dapat menunjang kemajuan masyarakat nelayan dalam menambah wawasan tentang kelautan dan perikanan,namun belum rampung pelaksanaan pembangunan gedung tersebut,lagi-lagi tercium aroma ketidak beresan atas pelaksanaan proyek ini,pembangunan gedung pelatihan dengan nomer kontrak 18143/SP-SEKR/120.1/2017.yang dilaksanakan oleh rekanan kontraktor PT Amco jaya tritunggal pratama dengan konsultan pengawas CV Bangun karya mandiri,terindikasi jauh dari kesan sesuai dengan prosedur,setelah tim investigasi PH-Krimsus ditambah dari validitas sumber yang dipercaya.

Pembangunan pelatihan UPT tersebut menunjukkan bahwa pihak kontraktor disinyalir tidak mengindahkan prosedur baku dalam pelaksanaan pembangunan gedung tersebut,ada indikasi proyek tersebut berbau korupsi yang terkonspirasi dugaan adanya main antara PPK dengan rekanan kontraktor,hal ini ditunjukkan dari minimnya pengawasan PPK yang seolah pihak PPK memberi peluang pada kontraktor dalam pengerjaan proyek ini asal jadi saja,adanya dugaan mementingkan keuntungan pribadi dari pada mengedepankan mutu bangunan sangat jelas terbaca saat berada dilokasi proyek.salah satu adanya penyimpangan dan berpengaruh pada kualitas bangunan terletak pada pemakaian pasir yang dalam hal ini mutunya sangat buruk, ini uang negara dan notabene uang rakyat, jangan dibuat sembarangan, BPK dan pihak-pihak instansi terkait agar segara turun kelapangan untuk menyoroti proyek tersebut(suliman investigasi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here