Tanah Bumbu Kal-Sel,Peloporkrimsus.com – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) aktif dalam upaya pengendalian inflasi tahun 2023. Pada Senin, 6 November 2023, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Eryanto Rais, mewakili Pemkab Tanbu dalam Rapat Koordinasi (Rakoor) Pengendalian Inflasi melalui zoom meeting di Kantor Bupati Tanbu.
Rakoor ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan partisipasi pemerintah daerah dalam mengendalikan tingkat inflasi di wilayahnya. Selain itu, Rakoor juga memberikan penghargaan kepada daerah yang telah berkinerja baik dalam pengendalian inflasi, serta mendorong daerah lain untuk meningkatkan kinerja mereka dalam pengendalian harga inflasi di daerah masing-masing.
Dalam konteks insentif fiskal tahun 2023, kategori pengendalian inflasi daerah diberikan kepada pemerintah daerah yang telah berkinerja baik dalam mendukung pengendalian inflasi. Tahun ini, insentif fiskal terkait inflasi daerah mencapai total pagu sebesar Rp 660 miliar, yang diberikan kepada 34 daerah. Kategori pengendalian inflasi daerah ini terbagi menjadi 3 Provinsi, 6 Kota, dan 25 Kabupaten, dengan alokasi tertinggi sebesar Rp 11,9 miliar dan Rp 8,5 miliar.
Dengan demikian, total insentif fiskal yang diberikan pada tahun berjalan terkait inflasi mencapai angka luar biasa, yakni sekitar Rp 1 triliun. Penilaian kinerja pemerintah daerah mencakup tingkat inflasi, pelaksanaan upaya pengendalian inflasi, serta pelaporan harian yang disampaikan kepada Mendagri terkait inflasi di Kabupaten/Kota.
Pemkab Tanbu Ikuti Rakoor Pengendalian Inflasi 2023: Alokasi Insentif Fiskal Capai Rp 1 Triliun Tanah Bumbu Kal-Sel Peloporkrimsus.com Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) aktif dalam upaya pengendalian inflasi tahun 2023. Pada Senin, 6 November 2023, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Eryanto Rais, mewakili Pemkab Tanbu dalam Rapat Koordinasi (Rakoor) Pengendalian Inflasi melalui zoom meeting di Kantor Bupati Tanbu. Rakoor ini dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan partisipasi pemerintah daerah dalam mengendalikan tingkat inflasi di wilayahnya. Selain itu, Rakoor juga memberikan penghargaan kepada daerah yang telah berkinerja baik dalam pengendalian inflasi, serta mendorong daerah lain untuk meningkatkan kinerja mereka dalam pengendalian harga inflasi di daerah masing-masing. Dalam konteks insentif fiskal tahun 2023, kategori pengendalian inflasi daerah diberikan kepada pemerintah daerah yang telah berkinerja baik dalam mendukung pengendalian inflasi. Tahun ini, insentif fiskal terkait inflasi daerah mencapai total pagu sebesar Rp 660 miliar, yang diberikan kepada 34 daerah. Kategori pengendalian inflasi daerah ini terbagi menjadi 3 Provinsi, 6 Kota, dan 25 Kabupaten, dengan alokasi tertinggi sebesar Rp 11,9 miliar dan Rp 8,5 miliar. Dengan demikian, total insentif fiskal yang diberikan pada tahun berjalan terkait inflasi mencapai angka luar biasa, yakni sekitar Rp 1 triliun. Penilaian kinerja pemerintah daerah mencakup tingkat inflasi, pelaksanaan upaya pengendalian inflasi, serta pelaporan harian yang disampaikan kepada Mendagri terkait inflasi di Kabupaten/Kota. Rakoor Pengendalian Inflasi ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yang juga dihadiri oleh Menteri Keuangan, BPS, Badan Pangan Nasional, serta instansi lainnya. Tindakan ini menunjukkan komitmen Pemkab Tanbu dalam mendukung upaya nasional untuk mengendalikan inflasi dan mendorong kinerja yang lebih baik di daerah.(Nata/Team)
