TANAH BUMBU,Peloporkrimsus.com – Kemenangan politik bukanlah akhir dari sebuah perjuangan. Justru setelah memperoleh kepercayaan rakyat, partai politik dan para pemegang kekuasaan dituntut membuktikan komitmennya melalui kebijakan dan tindakan nyata yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Pesan tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam kegiatan diskusi dan bedah buku Sosialisme Islam (Pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto & Ali Shari’ati) yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Tanah Bumbu di Hotel Ebony, Ruang Hall Seroja 2, Rabu. (11/11/2026)
Kegiatan yang dimulai pukul 13.00 WITA itu menghadirkan Drs. Zakaria sebagai moderator, dengan tiga narasumber, yakni Ust. Hidayatullah, Dr. H. Amal Fathullah, M.Ag., dan Dr. H. Nur Zazin.
Diskusi tersebut mengangkat pemikiran dua tokoh Muslim yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan gagasan keislaman, kebangsaan, dan keadilan sosial, yakni H.O.S. Tjokroaminoto dan Ali Shari’ati.
Meski berasal dari latar belakang sejarah dan lingkungan sosial-politik yang berbeda, keduanya memiliki perhatian yang sama terhadap persoalan kemanusiaan, ketidakadilan, serta pentingnya membangun masyarakat yang lebih bermartabat.
H.O.S. Tjokroaminoto, tokoh pergerakan nasional Indonesia yang dikenal melalui kiprahnya di Sarekat Islam, menawarkan pemikiran tentang hubungan antara ajaran Islam dan cita-cita kehidupan sosial yang berkeadilan.
Dalam karyanya Islam dan Sosialisme, Tjokroaminoto mengemukakan nilai kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan sebagai prinsip penting dalam membangun kehidupan masyarakat.
Baginya, Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga memberikan landasan moral dalam kehidupan sosial. Persoalan kemiskinan, penindasan, dan kesenjangan sosial menjadi bagian dari tanggung jawab bersama yang tidak boleh diabaikan.
Sementara itu, Ali Shari’ati, pemikir Muslim asal Iran, dikenal melalui gagasan rausyanfikr atau intelektual yang tercerahkan.
Konsep tersebut tidak sekadar menggambarkan seseorang yang memiliki pendidikan tinggi atau menguasai ilmu pengetahuan. Lebih dari itu, seorang intelektual dituntut memiliki kepekaan terhadap persoalan masyarakat, kesadaran kritis, serta tanggung jawab untuk mendorong perubahan sosial.
Gagasan kedua tokoh tersebut kemudian menjadi relevan ketika dikaitkan dengan peran dan tanggung jawab partai politik dalam kehidupan masyarakat.
Ketua DPC PKB Kabupaten Tanah Bumbu, H. Hasanuddin Murad, dalam sambutannya menekankan bahwa politik semestinya menjadi instrumen perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar sarana memperoleh dan mempertahankan kekuasaan.
Menurutnya, kepercayaan yang diberikan masyarakat melalui proses demokrasi harus diikuti tanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan rakyat secara nyata.
Pesan tersebut juga tidak terlepas dari capaian politik PKB Kabupaten Tanah Bumbu pada Pemilu 2024. Partai tersebut berhasil memperoleh tujuh kursi DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dengan raihan 44.084 suara.
Capaian elektoral itu menjadi modal politik sekaligus tanggung jawab bagi PKB untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat, mengawal kebijakan pemerintah daerah, serta mendorong pembangunan yang lebih merata.
Dalam konteks pembangunan daerah, pemerataan menjadi persoalan penting yang perlu mendapat perhatian. Tanah Bumbu memiliki potensi sumber daya alam dan aktivitas ekonomi yang dapat menjadi penggerak pembangunan.
Namun, pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya investasi tidak semestinya menjadi satu-satunya tolok ukur keberhasilan pembangunan.
Lebih penting dari itu, manfaat pembangunan harus dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, mulai dari terbukanya kesempatan ekonomi, meningkatnya kualitas pendidikan, hingga membaiknya taraf hidup dan kesejahteraan warga.
Kekayaan sumber daya alam daerah, pada akhirnya, harus mampu memberikan manfaat bagi masyarakat yang tinggal dan menggantungkan kehidupannya di Tanah Bumbu.
Merawat Keberagaman dan Membangun Politik Berkeadaban
Selain menyoroti kesejahteraan, Hasanuddin Murad juga mengingatkan pentingnya membangun kehidupan politik yang terbuka, inklusif, dan berkeadaban.
Keberagaman masyarakat Tanah Bumbu, baik dari segi agama, suku, maupun latar belakang sosial, harus menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan, bukan sumber perpecahan.
Karena itu, politik perlu menghadirkan ruang yang menjunjung tinggi toleransi, persaudaraan, solidaritas, dan penghormatan terhadap perbedaan.
Dalam konteks tersebut, kegiatan bedah buku ini diharapkan tidak berhenti sebagai agenda diskusi atau kegiatan seremonial partai. Pemikiran Tjokroaminoto mengenai persamaan dan persaudaraan serta gagasan Ali Shari’ati tentang kesadaran intelektual dapat menjadi bahan refleksi bagi kader politik dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya di tengah masyarakat.
Sebab, gagasan besar tidak cukup hanya dibicarakan. Nilainya harus tercermin melalui sikap, keputusan politik, serta keberanian memperjuangkan kepentingan masyarakat ketika berhadapan dengan kepentingan kelompok atau individu.
Bagi partai politik, tantangan sesungguhnya bukan hanya memenangkan kontestasi elektoral dan memperoleh kursi di lembaga perwakilan. Lebih dari itu, partai juga dituntut membangun tradisi berpikir kritis, memperkuat integritas, dan menumbuhkan tanggung jawab terhadap kepentingan publik.
Kursi di lembaga legislatif merupakan ruang untuk memperjuangkan kebijakan, sedangkan gagasan menjadi landasan dalam menentukan arah perjuangan tersebut.
Pada akhirnya, pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto dan Ali Shari’ati memberikan pengingat bahwa politik tidak boleh kehilangan dimensi kemanusiaannya.
Kemenangan dalam pemilu memang dapat menjadi ukuran keberhasilan perjuangan politik. Namun, keberhasilan sesungguhnya akan terlihat dari sejauh mana kekuasaan mampu menghadirkan keadilan, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan bagi masyarakat.
Sebab, kekuasaan bukanlah tujuan akhir politik. Kekuasaan seharusnya menjadi jalan untuk memperjuangkan kehidupan rakyat yang lebih baik.”(Tim/Red)
