Home Berita WAKET DPRD KALSEL : 17 Usulan Pemekaran Desa di Tanahbumbu Masuk Kemendagri,...

WAKET DPRD KALSEL : 17 Usulan Pemekaran Desa di Tanahbumbu Masuk Kemendagri, Tiga Desa Segera Disurvei

9
0

BANJARMASIN,Peloporkrimsus.com – Sebanyak 17 usulan pemekaran desa di Kabupaten Tanahbumbu (Tanbu), Kalimantan Selatan (Kalsel), telah disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Saat ini, seluruh usulan tersebut masih menunggu tahapan survei lapangan dan verifikasi oleh tim pemerintah pusat.

Perkembangan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kalsel, M Alpiya Rakhman, setelah melakukan kunjungan ke Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Alpiya menjelaskan, kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang disampaikan kepadanya saat melaksanakan kegiatan reses. Salah satu persoalan yang banyak ditanyakan warga adalah perkembangan proses pemekaran desa di Kabupaten Tanahbumbu.

“Waktu reses tadi kami banyak menerima aspirasi dari masyarakat, sampai mana proses pemekaran yang ada di Tanahbumbu. Ada 17 usulan yang sudah masuk di Kemendagri ini, tinggal menunggu tim survei dari pusat ke lapangan,” ujar Alpiya.

Dari total 17 usulan tersebut, tiga di antaranya berasal dari Kecamatan Satui, yang merupakan daerah asal Alpiya.

Ketiga desa yang diusulkan untuk dimekarkan yakni Desa Sudan Raya, Desa Perintis Bersujud, dan Desa Berkah Bersama.

Menurut Alpiya, pemekaran desa merupakan salah satu upaya untuk mendorong pemerataan pembangunan serta meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik bagi masyarakat.

Dengan terbentuknya desa definitif, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan lebih optimal dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan semakin mudah terpenuhi.

Ia berharap pemerintah pusat segera menjadwalkan survei dan verifikasi lapangan sehingga proses pemekaran 17 desa tersebut dapat berlanjut ke tahapan berikutnya.

“Untuk proses administrasi sudah hampir rampung, semoga di tahun 2027 sudah bisa menjadi desa definitif,” katanya.

Sementara itu, Kepala Seksi Penataan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalsel, Husairi, mengatakan dukungan DPRD sangat diperlukan untuk mengawal proses pemekaran desa yang kini telah memasuki tahapan di pemerintah pusat.

Ia menyebutkan, sebanyak 17 usulan pemekaran desa di Tanahbumbu tersebut masih menunggu pelaksanaan survei dan klarifikasi dari tim penataan desa Kemendagri.

Dengan adanya pengawalan dari DPRD serta koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, diharapkan proses penataan desa di Kabupaten Tanahbumbu dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku”(Tim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here