BANJARMASIN,Peloporkrimsus.com – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Tanah Bumbu sekaligus Koordinator Komisi III, H. Hasanuddin, memimpin rombongan Komisi III DPRD Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan kunjungan kerja, konsultasi, dan koordinasi ke Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XI Banjarmasin, Kamis (6/8/2026), guna memperjuangkan sejumlah pembangunan infrastruktur strategis yang menjadi kebutuhan masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu.
Rombongan terdiri atas Ketua Komisi III Andi Asdar Wijaya, Wakil Ketua Komisi III I Wayan Sudarma, serta anggota Komisi III H. Abdul Kadir, H. Jumron AR, Masripay, dan Sayid Sultan Hasan. Turut mendampingi rombongan Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Tanah Bumbu, Sekretaris Bappeda Kabupaten Tanah Bumbu, serta jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. Rombongan diterima Kepala Seksi BPJN XI Banjarmasin, Parman Ali.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi III DPRD Kabupaten Tanah Bumbu menyampaikan lima usulan prioritas, yakni pembangunan jembatan perbatasan Tanah Bumbu–Tanah Laut, percepatan pembangunan jembatan penghubung kawasan Pulau Salak menuju UPT Karya Bakti di Kecamatan Kusan Tengah, pembangunan Jembatan Gantung Gunung Besar–Pulau Burung, peningkatan perhatian terhadap jalan alternatif Banjarbaru–Tanah Bumbu, serta menanyakan perkembangan Jembatan Penghubung Tanah Bumbu–Kotabaru.
H. Hasanuddin mengatakan usulan utama yang diperjuangkan adalah pembangunan jembatan di perbatasan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Tanah Laut. Menurutnya, kondisi jembatan saat ini sudah tidak lagi memadai karena berada di jalur yang menikung dan menurun, sementara lalu lintas kendaraan, khususnya angkutan bertonase besar, terus meningkat.
“Yang kami perjuangkan pertama adalah jembatan perbatasan antara Tanah Bumbu dan Tanah Laut. Kami mengusulkan penambahan menjadi jembatan kembar agar keselamatan pengguna jalan lebih terjamin dan arus lalu lintas menjadi lebih lancar,” ujar H. Hasanuddin.
Ia menambahkan, DPRD juga meminta percepatan pembangunan jembatan penghubung dari kawasan Pulau Salak menuju UPT Karya Bakti di Kecamatan Kusan Tengah. Menurutnya, infrastruktur tersebut sangat penting untuk menunjang kawasan agropolitan pangan yang sedang dikembangkan di wilayah tersebut.
Selain itu, Komisi III juga meminta perhatian terhadap kondisi jalan alternatif Banjarbaru–Tanah Bumbu yang belakangan ini beberapa kali terjadi kecelakaan. Meskipun ruas jalan tersebut menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, DPRD berharap BPJN XI dapat bersinergi untuk mendukung percepatan penanganannya.
“Pada prinsipnya kami DPRD akan terus berjuang untuk pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu. Mudah-mudahan seluruh usulan yang kami sampaikan dapat direalisasikan secara bertahap demi kepentingan masyarakat,” kata H. Hasanuddin.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, Andi Asdar Wijaya, mengatakan pihaknya juga menyerahkan langsung proposal usulan pembangunan Jembatan Gantung Gunung Besar–Pulau Burung kepada BPJN XI Banjarmasin sebagai bagian dari upaya mempercepat proses pengusulan.
“Jembatan gantung ini sangat dibutuhkan masyarakat karena akan membuka akses menuju Pulau Burung yang selama ini masih terbatas. Selain meningkatkan konektivitas masyarakat, keberadaannya juga diharapkan dapat mendukung pengembangan potensi pariwisata. Untuk memperkuat usulan tersebut, kami meminta Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu ikut mendampingi, termasuk dari Dinas PUPR, sehingga usulan ini memiliki dukungan teknis yang lengkap,” ujar Andi Asdar.
Menurutnya, usulan tersebut akan tetap mengikuti mekanisme yang berlaku, termasuk koordinasi dengan instansi terkait mengingat lokasi Pulau Burung berada di kawasan yang memerlukan perhatian terhadap aspek konservasi.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, I Wayan Sudarma, mengatakan dalam pertemuan tersebut pihaknya juga menanyakan progres pembangunan Jembatan Penghubung Tanah Bumbu–Kotabaru. Selain itu, BPJN XI turut menyampaikan perkembangan pembangunan jalan menuju Desa Sungai Dua Laut, yang merupakan salah satu proyek pemerintah pusat untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah pesisir di Kabupaten Tanah Bumbu.
“Kami juga menanyakan perkembangan Jembatan Penghubung Tanah Bumbu–Kotabaru. Selain itu, kami mendapat penjelasan mengenai pembangunan jalan menuju Sungai Dua Laut yang merupakan program pemerintah pusat dan diharapkan semakin meningkatkan konektivitas masyarakat,” kata I Wayan Sudarma.
Melalui kunjungan kerja tersebut, Komisi III DPRD Kabupaten Tanah Bumbu berharap seluruh usulan yang disampaikan dapat memperoleh dukungan dari pemerintah pusat sehingga pembangunan infrastruktur strategis di Kabupaten Tanah Bumbu dapat direalisasikan secara bertahap untuk meningkatkan keselamatan, konektivitas antarwilayah, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.”(Team)
