Bima, Peloporkrimsus.com – Pelaksanaan kegiatan Musrembang tingkat Kecamatan madapangga yang berlangsung di ruang pertemuan Kantor Camat setempat diwarnai dengan kericuhan.
Kericuhan terjadi sekira pukul 11.20 Wita. Dipicu lantaran sejumlah pihak Aparat Pemerintah Desa di wilayah setempat menilai kegiatan Musrembang yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah selama ini hanya bersifat pencitraan.
Musrembang yang dihadiri langsung oleh pihak Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bima H.Fahrudin beserta jajarannya, juga mendapat kecaman dan kritikan pedas dari beberapa oknum Pemeritah Desa wilayah setempat.
Mereka menilai Musrembang yang dilakukan oleh pihak pemerintah Daerah saat ini diduga berkedok pembohongan publik semata.
Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Desa Dena Kecamatan Madapangga. Wahyudin SIP kepada Media ini Senin (25/2).
Kata wahyudin, kegiatan Musrembang yang dilakukan hanya membuang enerzi serta anggaran negara semata, pasalnya menurut dia asas manfaatnya tidak ada sama sekali untuk kebutuhan segala program yang ada didesa.
“Tadi memang saya bubarkan kegiatan Musrembang tadi karena tidak ada manfaatnya sama sekali dan kegiatan ini hanyalah formulitas semata yang dilakukan sebab selama ini tidak pernah sama sekali diakomodir apa yang menjadi usulan kami dari desa”.
Sementara pihak BAPPEDA lanjut dia, ingin melihat program skala prioritas desa. Namun semua usulan pemerintah desa selalu hilang ditegah jalan, tidak memiliki prioritas bahkan sedikitpun tidak pernah direlisaaikan.” Kesalnya.
Lantas kalau kita lihat Draf program pemerintah daerah penuh dengan aspirasi DPR, namun aspirasi tersebut tidak bermanfaat untuk kepentingan orang banyak. Bebernya.
Dengan menanggapi kejadian kericuhan pelaksanaan kegiatan musrembang, pihak Sekretaris BAPPEDA H.Fahrudin membantahnya dengan keras. Itu bukan kericuhan namun kegaduhan saja.
Kata H.Fahrudin kepada sejumlah awak media, itu sebuah dinamika saja. Dan itu wajar masyarakat marah karena mereka menagih janji yang diusulkan. Namun proses usulan tersebut sangat panjang karena disebabkan adanya keterbatasan anggaran daerah.
“Insya Allah tahun 2020 nanti, semua perencanaan perencanaan yang diusulkan akan berbasi ITE. Dan jujur saya adalah pejabat yang benar – benar memperdulikan semua usulan masyarakat, namun semua itu memiliki tahapan tahapan selanjutnya. Dan mohon tidak usah dibesar besarkan masalah itu, karena itu adalah dinamika. ” Ujarnya. (MUCH)
