PT Cipta Prima Selaras Abaikan UU K3 Dalam Mengerjakan Rehabilitasi Kontruksi Fisik Puskesmas Sukapura.

Probolinggo,peloporkrimsus.com – Marak nya para pihak rekanan Kontraktor yang tidak mengindahkan aturan sesuai kesepakatan perjanjian kontrak atau tidak sesuai dengan SOP, patut di duga hanya untuk meraup keuntungan yg lebih besar, seperti yang terjadi pada Rehabilitasi Kontruksi Fisik Puskesmas Sukapura kabupaten Probolinggo, jawa timur.

PT.CIPTA PRIMA SELARAS sebagai pemenang tender dalam pembangunan Rehabilitasi Puskesmas Sukapura Kabupaten probolinggo, sudah mengabaikan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3), terutama terhadap pekerja lokal yang berasal dari kabupaten Probolinggo sendiri.

Berdasarkan pantuan media Pelopor dilapangan, tampak para pekerja yang berada di lokasi proyek pembangunan Puskesmas Sukapura tersebut, tidak memakai perlengkapan yang memadai sebagaimana peraturan utama dalam pelaksanaan aktivitas kontruksi.

Namun mirisnya, pelanggaran yang dilakukan oleh pihak PT CIPTA PRIMA SELARAS itu sepertinya tidak mendapat teguran dari dinas terkait, atau mungkin pihak pengawas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo tidak pernah mengadakan pengawasan dilapangan, sehingga pihak rekanan melakukan pekerjaan tanpa mengindahkan aturan sesuai ketentuan kontrak kerja.

Mendapati banyak pekerja di lokasi proyek tidak dilengkapi K3 membuat pemerhati keselamatan kerja Kabupaten probolinggo yaitu saudara sugi bersuara “bahwa pihak PT CIPTA PRIMA SELARAS terkesan sengaja mengabaikan keselamatan pekerja dalam melaksanakan pekerjaan bidang kontruksi bangunan Puskesmas tersebut Patut diduga telah melanggar undang-undang nomer 13 tahun 2003 pasal 87 tentang Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3).”Tegas nya.

Yani selaku pemerhati keselamatan pekerja kota/kabupaten probolinggo juga menyampaikan ”Saat ini K3 telah menjadi isu pokok dan menjadi isu kejahatan perusahaan terhadap para pekerja. Jadi bagi para rekanan sebagai pengingat bahwa tidak ada toleransi bagi perusahaan apabila ada kecelakaan kerja terhadap karyawan yg tidak dilengkapi dengan K3, karena sudah jelas dalam undang-undang ada sanksi bagi yang melanggar”.

“Dalam hal ini seharus nya pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo harus menegur rekanan kontraktor agar supaya para pekerja harus dilengkapi dengan K3, sesuai perjanjian adendum kontrak yang sudah disepakati bersama, sehingga para pekerja menjalankan tugas nya lebih aman dan bisa terhindar dari hal-hal yang tidak di inginkan”, tambah Yani Kepada media Pelopor. ( man)